JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyepakati penundaan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden (Wapres) RI dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
Perubahan jadwal tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat usulan penundaan kepada pimpinan MPR.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, penundaan selama satu pekan itu diperlukan untuk memberikan waktu kepada Presiden Prabowo mempersiapkan proses pengisian jabatan wapres.
Prabowo masih perlu berkomunikasi dengan partai politik pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh guna memperoleh pertimbangan sebelum mengajukan dua nama calon.
Menurut Muzani, agenda kenegaraan yang padat membuat proses persiapan tersebut membutuhkan waktu lebih panjang.
“Akan tetapi jadwal kenegaraan yang begitu luar biasa menyebabkan berbagai macam persiapan untuk mengisi dua nama calon wakil presiden tersebut tetap memerlukan waktu. Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” ujar Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Atas dasar surat Presiden tersebut, MPR kemudian menyepakati perubahan tanggal pelaksanaan sidang paripurna menjadi 9 Desember 2026.
“Rapat menyetujui agar 9 Desember hari Rabu adalah hari yang telah kita sepakati,” tegasnya.
Sebelumnya, MPR menggelar rapat gabungan untuk membahas sejumlah agenda, termasuk usulan perubahan jadwal sidang paripurna pengisian jabatan wakil presiden.
Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Habiburokhman sebelumnya telah mengungkapkan adanya rencana pergeseran jadwal tersebut. Usulan awalnya, sidang yang semula direncanakan pada 2 Desember dimundurkan selama satu pekan.
“Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk apa namanya merubah hari sidang paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon. Tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh, 9 (Desember),” kata Habiburokhman di Gedung MPR, Senayan, Jakarta.
Dengan kesepakatan tersebut, sidang paripurna pengisian jabatan wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.










