JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan Rabu, 2 Desember 2026, sebagai jadwal rapat paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden RI setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
Agenda rapat tersebut mencakup pemilihan, pelantikan, hingga pengesahan wakil presiden baru.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, keputusan itu merupakan hasil kesepakatan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan MPR, seluruh fraksi partai politik di MPR, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada Rabu, 2 Desember, di gedung Senayan ini,” kata Muzani dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).
Dia menjelaskan, penetapan tanggal tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat gabungan MPR. Pertemuan itu dihadiri pimpinan MPR, seluruh fraksi partai politik di MPR, serta kelompok DPD.
Muzani sebelumnya menegaskan bahwa MPR menginginkan proses pengisian kursi wakil presiden yang ditinggalkan Gibran dapat berlangsung secepat mungkin. Hal itu sejalan dengan hasil konsultasi pimpinan MPR, DPR, dan DPD bersama Presiden Prabowo Subianto.
“Dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai wakil presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11).
Surat tersebut diserahkan langsung dalam pertemuan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani bersama para wakil ketua MPR. Pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit itu menjadi awal proses konstitusional pengisian jabatan wapres.
Sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan tersebut.
