JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya yang diserahkan kepada pimpinan MPR. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, Gibran meminta agar surat pengunduran diri tersebut segera diproses.
Surat tersebut diserahkan Gibran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Setelah menerima surat itu, MPR akan segera menggelar rapat untuk membahas tahapan yang harus dilakukan.
"Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut," ujar Muzani.
MPR akan langsung menggelar rapat untuk membahas langkah selanjutnya. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan dibawa ke rapat gabungan bersama pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," ujar dia.
Muzani menjelaskan, MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Gibran.
"Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut," ucapnya
Keputusan Gibran mundur dari kursi Wakil Presiden muncul di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakannya sebagai persyaratan pencalonan.
Sehari sebelumnya, Gibran sempat menyatakan siap menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan persoalan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya oleh Mahkamah Agung (MA).
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MK," kata Gibran di Istana Wapres, Selasa, 10 November 2026.
Di waktu yang bersamaan, DPR secara resmi juga telah menerima usulan untuk memulai proses hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran karena dianggap tak lagi memenuhi syarat sebagai wapres.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah meneken tanda tangan usulan HMP. Jumlah itu telah memenuhi syarat dari batas minimal 25 anggota DPR.
