JAKARTA - Pemerintah membentuk kelompok kerja (Pokja) lintas kementerian dan lembaga untuk percepat penanganan 13 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang telah diselidiki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Langkah tersebut ditempuh menyusul perbedaan penilaian antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung mengenai pemenuhan unsur pelanggaran HAM berat serta kecukupan alat bukti.
Pembentukan Pokja tersebut menjadi salah satu kesepakatan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Hotel Pullman Jakarta, Senin (9/11).
Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat tidak cukup hanya berorientasi pada penegakan hukum. Proses penanganan setiap perkara juga harus memberikan kepastian hukum dan menjamin pemulihan hak-hak korban.
"Pada prinsipnya, setiap tindak kejahatan merupakan pelanggaran HAM, tetapi tidak semuanya memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran HAM yang berat. Apabila suatu perkara tidak memenuhi unsur pelanggaran HAM berat, penanganannya tetap harus dilanjutkan melalui peradilan pidana biasa. Setiap kejahatan harus diproses secara hukum dan tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian hukum," kata Yusril.
Berdasarkan data yang dibahas dalam rapat, Komnas HAM telah menyelidiki 17 peristiwa yang dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran HAM berat. Dari jumlah tersebut, empat perkara telah diperiksa dan diadili melalui Pengadilan HAM, yakni Peristiwa Tanjung Priok, Timor Timur, Abepura, dan Paniai.
Sementara itu, 13 peristiwa lainnya masih memerlukan tindak lanjut untuk mengatasi berbagai kendala teknis dan prosedural sebelum proses penanganannya dapat berlanjut.
Salah satu persoalan utama terletak pada pembagian kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Komnas HAM memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, sedangkan penyidikan menjadi kewenangan Jaksa Agung.
Perbedaan penilaian terhadap hasil penyelidikan, termasuk mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran HAM berat dan kecukupan alat bukti, menjadi salah satu kendala yang membuat sejumlah perkara belum dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah pejabat terkait, antara lain Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM, Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Koordinator Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat, serta perwakilan Kejaksaan Agung.
Untuk mengatasi perbedaan persepsi tersebut, Pokja akan dipimpin Wakil Menteri Koordinator Kumham Imipas Otto Hasibuan. Kelompok ini melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta pakar hukum untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan solusi prosedural dalam penanganan perkara.
Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah melibatkan perwakilan Kejaksaan Agung sebagai supervisor dalam proses penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Mekanisme tersebut diharapkan dapat menyelaraskan pemahaman mengenai persyaratan hukum dan kecukupan alat bukti sejak tahap awal.
Otto menjelaskan, pelibatan pihak-pihak yang memiliki kewenangan sejak proses penyelidikan diharapkan dapat mengurangi perbedaan penafsiran hukum ketika hasil penyelidikan diserahkan untuk ditindaklanjuti.
"Permasalahan yang ingin kita selesaikan bukanlah mencampuri substansi perkara, melainkan memperbaiki prosedur penanganannya. Dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan sejak tahap penyelidikan, perbedaan persepsi dan penafsiran hukum diharapkan dapat diselesaikan lebih awal sehingga proses penanganan perkara dapat berjalan dengan lebih efektif," ujar Otto.
Melalui pembentukan Pokja dan penguatan koordinasi antarlembaga, pemerintah mendorong penanganan perkara pelanggaran HAM berat yang lebih terarah dan memberikan kepastian hukum. Upaya tersebut juga diarahkan untuk mendukung penyelesaian perkara, pemulihan hak korban, serta pencegahan terulangnya peristiwa serupa.
