JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis meminta pemerintah bersikap tegas terhadap gerakan yang mengampanyekan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia.
Cholil menegaskan perlindungan terhadap seluruh warga negara tidak boleh dimaknai sebagai bentuk toleransi terhadap kampanye tersebut.
Pernyataan itu disampaikan setelah muncul orasi dan pengibaran bendera LGBT dalam aksi Women’s March. Kegiatan tersebut juga menjadi sorotan karena bendera LGBT disebut disandingkan dengan bendera Palestina.
Cholil mengaku khawatir apabila masyarakat dan pemangku kebijakan memilih diam terhadap aksi-aksi pengampanyean LGBT. Ia bahkan mengingatkan bahwa sikap membiarkan hal tersebut dapat mengundang kutukan Allah SWT.
“Bahkan kami takut dikutuk oleh Allah kalau kami tidak menolak terhadap aksi-aksi LGBT ini. Harusnya mereka malu, malah kita yang jadi malu,” kata Kiai Cholil Nafis dalam keterangan resmi dikutip pada Rabu (11/11/2026).
Kiai Cholil mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum dan undang-undang pernikahan di Indonesia, negara hanya mengakui dua jenis kelamin serta keabsahan pernikahan antara laki-laki dan perempuan.
“Kita harus taat terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa bahwa Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin. Dalam undang-undang pernikahan itu hanya ada laki dan perempuan. Pasangannya laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki atau perempuan dengan perempuan,” ujarnya.
Mengenai argumen hak warga negara dan kewajiban membayar pajak, Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah ini menegaskan bahwa pemerintah memang berkewajiban melindungi seluruh masyarakat. Namun, perlindungan hukum tidak boleh dimaknai sebagai legalisasi atau pembiaran terhadap perilaku LGBT.
“Kalau mereka mengaku bayar pajak, iya, bayar pajak. Oleh karena itu, kami berseru, lindungi mereka oleh pemerintah karena bayar pajak, tetapi cara melindungi bukan mentolerir,” jelasnya.
Selain itu, Kiai Cholil juga menyayangkan upaya penyusupan agenda LGBT dalam aksi solidaritas Palestina. Menurutnya, aksi mendompleng tersebut telah menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina.
“Itu menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan Palestina, karena yang kami perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina. Para LGBT jangan numpang kemurnian itu. Meskipun mereka mendukung kemerdekaan Palestina, tapi tidak dalam rangka kita mengesahkan atau mentolerir LGBT,” katanya.
