JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI tengah menyiapkan proses pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan militer Rusia untuk berperang melawan Ukraina.
Namun, pemerintah terlebih dahulu akan memeriksa kontrak yang telah ditandatangani para WNI tersebut agar proses kepulangan tidak melanggar ketentuan hukum setempat.
Pemeriksaan kontrak tersebut dinilai menjadi salah satu langkah penting sebelum pemulangan dapat dilakukan. Pemerintah perlu memastikan tidak ada ikatan perjanjian yang masih mengharuskan para WNI tersebut berada di Rusia.
"Kami akan cek dulu kontrak-kontrak yang sudah mereka tandatangani agar sedapat mungkin tidak melanggar aturan setempat sebelum dapat memulangkan mereka," kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah dikutip Anatara di Jakarta, Rabu (11/11).
Dalam proses tersebut, Kemlu akan berkoordinasi dengan otoritas terkait, baik di dalam maupun luar negeri. Pemeriksaan juga mencakup berbagai kontrak yang sebelumnya ditandatangani para WNI selama berada di Rusia.
Heni menegaskan, apabila pemulangan memungkinkan dilakukan, para WNI harus dipastikan terlebih dahulu terbebas dari ikatan kontrak yang dapat menahan mereka tetap berada di Rusia.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kiev dan Moskow juga diminta terus mengutamakan pelindungan serta pemenuhan hak para WNI selama proses penanganan dan pemulangan berlangsung.
Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang menegaskan pemerintah menangani secara serius persoalan WNI yang bergabung dengan militer Rusia.
Menurut Yvonne, koordinasi dengan berbagai pihak akan terus dilakukan untuk memastikan keselamatan warga Indonesia yang terlibat dalam konflik tersebut.
"Kami akan memastikan pelindungan WNI yang bersangkutan dilakukan sesuai hukum yang berlaku," kata Yvonne.
Kemlu juga kembali mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati ketika menerima tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama di negara yang sedang terlibat konflik bersenjata.
Masyarakat diminta memeriksa keabsahan setiap tawaran kerja dan tidak mudah tergiur imbalan yang tidak wajar. Pemerintah juga mengingatkan agar calon pekerja tidak menandatangani kontrak yang isinya belum dipahami secara menyeluruh.
Peringatan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya mencegah warga Indonesia terjebak dalam tawaran pekerjaan yang berisiko, khususnya di wilayah konflik.
