JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan peran dari empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Para tersangka diduga terlibat dalam rangkaian tindakan yang mencakup pemberian perintah, persetujuan pelaksanaan, penerimaan laporan, hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Empat tersangka yang telah ditetapkan yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH), serta Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU).
Dalam perkara ini, Listyo Sigit yang ketika itu masih menjabat Kapolri diduga menjadi pihak yang menginisiasi penyadapan. Ia disebut memerintahkan Ahrie Sonta, yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon), untuk melakukan penyadapan terhadap target tertentu.
Listyo diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp.
"Diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS," kata Suyudi.
Selain memberikan perintah, Listyo juga disebut menjadi penerima akhir informasi yang diperoleh dari aktivitas penyadapan atau end-user. Dugaan peran tersebut berkaitan dengan tindakan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Selanjutnya, Slamet Uliandi yang ketika itu menjabat Kadiv TIK Polri periode 2021-2026 diduga bertindak sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri. Ia disinyalir memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan sekaligus meneruskan laporan hasil pemantauan kepada Listyo.
Laporan tersebut diduga disampaikan secara berkala, baik dalam bentuk laporan harian maupun analisis hasil penyadapan.
"Memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon (AS) berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," ujar Suyudi.
Sementara itu, Eko Hadi Santoso diduga menerima instruksi terkait target penyadapan melalui Slamet Uliandi. Perintah tersebut disebut berasal dari Listyo Sigit.
Eko juga diduga menyetujui pelaksanaan penyadapan melalui komunikasi WhatsApp. Persetujuan itu disebut diberikan tanpa dilengkapi surat permohonan resmi dari penyidik.
“Kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik,” ucap Suyudi.
Adapun Ahrie Sonta diduga menjadi pihak yang meneruskan instruksi penyadapan kepada operator di lapangan. Pelaksanaan penyadapan tersebut disinyalir dilakukan tanpa didahului permohonan dari penyidik.
Selain itu, Ahrie juga diduga memerintahkan penghapusan data yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan, termasuk rekaman suara (voice), log aktivitas, hingga pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk komunikasi.
“AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta bubaran grup WhatsApp,” kata Suyudi.
Pemaparan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Kapolri bersama Komisi III DPR RI. Pertemuan itu dipimpin Ketua Komisi III Habiburokhman didampingi tiga wakil ketua, yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni.
