JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan hingga Selasa (10/11), pihaknya belum menerima surat presiden (surpres) terkait rencana pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Puan mengatakan, belum masuknya surpres tersebut lantaran DPR RI baru saja membuka Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027.
Saat ini, surat-surat dari pemerintah yang masuk ke parlemen masih menjalani proses pemeriksaan administrasi.
“Surpres (Panglima TNI) belum ada karena ini memang juga baru pembukaan masa sidang,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dia menjelaskan, setelah proses pemeriksaan rampung, surat-surat yang diterima DPR akan diteruskan kepada pimpinan dewan pada hari ini. Dengan demikian, belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai pergantian pucuk pimpinan TNI tersebut.
Di sisi lain, Puan mengungkapkan DPR telah menerima Surpres Nomor R-58 tertanggal 27 Oktober 2026. Surat itu berkaitan dengan penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana.
Menurut Puan, surat tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku di DPR. Apalagi, Komisi III DPR telah mulai mengintensifkan pembahasan RUU Perampasan Aset melalui sejumlah rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan rapat Panitia Kerja (Panja).“Surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Diketahui, DPR RI resmi membuka Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027 melalui Rapat Paripurna Ke-11 pada Selasa (10/11).
Rapat paripurna tersebut hanya memiliki satu agenda, yakni penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani.
