JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengambil tindakan tegas terhadap komandan satuan di Aceh menyusul penembakan yang menewaskan seorang warga dalam perayaan Maulid Nabi di Kabupaten Pidie pada 4 November 2026.
Komnas HAM menilai insiden tersebut harus diusut secara menyeluruh, termasuk memeriksa personel TNI yang terlibat dalam penertiban bendera Bulan Bintang. Anggota Komnas HAM Amiruddin al-Rahab bahkan meminta Panglima TNI mempertimbangkan pencopotan komandan satuan yang bertanggung jawab.
Insiden tersebut diduga bermula dari upaya penurunan bendera Bulan Bintang yang dikibarkan warga saat berlangsungnya perayaan Maulid Nabi. Proses penertiban yang melibatkan personel TNI itu kemudian berujung pada kekerasan dan jatuhnya korban dari kalangan masyarakat.
Anggota Komnas HAM, Amiruddin al-Rahab, menilai Panglima TNI harus mengambil langkah tegas dengan memeriksa seluruh personel yang terlibat, khususnya komandan lapangan dan prajurit yang diduga melepaskan tembakan ke arah warga.
"Panglima TNI, atas terjadinya peristiwa di Tiro, Pidie tersebut perlu menegur keras komandan satuan yang ada di Aceh, kalau perlu mencopotnya, karena telah menggunakan anggota TNI berhadapan langsung dengan masyarakat dalam situasi damai," ujar Amir dalam keterangan tertulis dikutip Senin, 9 November 2026.
Ia juga meminta Panglima TNI segera mengamankan seluruh senjata yang digunakan personel di lokasi kejadian. Senjata tersebut perlu diperiksa melalui uji balistik guna memastikan jenis amunisi yang digunakan dalam insiden tersebut.
"Langkah awal untuk hal itu adalah Panglima perlu memerintahkan pengamanan semua pucuk senjata yang digunakan saat peristiwa terjadi untuk diperiksa dalam uji balistik," sambungnya.
Selain pemeriksaan internal TNI, Amir mendorong pemerintah membentuk Tim Gabungan Investigasi untuk mengusut peristiwa tersebut. Tim ini diharapkan melibatkan sejumlah unsur pemerintahan serta perwakilan masyarakat Aceh, dengan Menko Polkam sebagai pemimpin investigasi.
Di sisi lain, Komnas HAM juga akan menjalankan penyelidikan secara independen untuk mengungkap dugaan pelanggaran HAM dalam insiden tersebut.
"Investigasi Komnas HAM bukan sebagai pengganti dari tanggung jawab pemerintah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hasil investigasi Komnas HAM, posisinya adalah sebagai informasi pembanding dari hasil penyelidikan aparat hukum," ucapnya.
Dalam peristiwa itu, seorang pemuda bernama Abzalul Rizal (20) meninggal dunia. Ia diduga mengalami luka tembak. Sementara itu, beberapa warga lainnya mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis di RSUD T. Chik Ditiro, Sigli.
Komnas HAM menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya korban serta berharap kondisi di wilayah tersebut segera kembali kondusif.
Terkait korban jiwa, Amir meminta kepolisian segera melakukan autopsi forensik untuk memastikan penyebab kematian secara medis. Menurutnya, langkah tersebut penting agar tidak muncul polemik mengenai penyebab meninggalnya korban.
Hasil pemeriksaan forensik juga dinilai dapat menjadi bukti penting dalam proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang nantinya dinyatakan bertanggung jawab.
Berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Aceh, kata Amir, wilayah tersebut saat ini berada dalam keadaan damai. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengedepankan pendekatan yang damai, bukan menggunakan pola penanganan yang identik dengan kondisi konflik.
Amir menilai perlu mengedepankan peran kepolisian dalam menangani kegiatan masyarakat di ruang publik, terutama dalam rangka menjaga kebebasan publik untuk menyatakan pendapat secara damai.
"Kondisi Aceh yang sudah damai lebih dari 20 tahun ini jangan sampai tercoreng oleh tindakan aparat dalam peristiwa seperti yang terjadi di Tiro, Pidie tersebut," terang Amiruddin.
Selain itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM ke depan di Aceh, Amir memandang sudah saatnya pemerintah membuka dialog yang lebih konstruktif mengenai berbagai hal yang masih dikeluhkan oleh masyarakat Aceh, terutama hal-hal yang telah diatur dalam UU Pemerintahan Aceh.
"Termasuk mengenai bendera yang akan menjadi simbol daerah Aceh yang telah diatur oleh pasal 246, UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Untuk dialog yang konstruktif ini Mendagri perlu mengambil inisiatif segera," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah bakal membuka penyelidikan terhadap kasus penembakan warga di Pidie, Aceh.
Yusril menegaskan penegakan hukum akan dilakukan secara tegas untuk mengusut pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam peristiwa berdarah tersebut.
"Dari pihak kita sendiri sudah sepakat untuk dilakukan satu penyelidikan atas kasus penembakan ini. Siapa yang melakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan akan dilakukan satu upaya penegakan hukum terhadap kasus ini," kata Yusril usai menghadiri Rapat Senat Terbuka dalam rangka Milad ke-65 UIN Ar-Raniry di Banda Aceh, Kamis, 5 November 2026.
