JAKARTA - Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi tercatat mendukung pengajuan hak konstitusional tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan itu melalui mekanisme kelembagaan sebelum diteruskan ke rapat paripurna. Proses tersebut diawali dengan pembahasan di tingkat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus).
"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Dia menjelaskan, usulan yang diajukan 120 anggota DPR itu telah memenuhi persyaratan untuk diproses lebih lanjut. Karena itu, DPR akan meneruskannya ke rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus).
"Jadi ini akan kami proses di pimpinan. Akan bawa ke rapat pimpinan DPR RI dan nanti akan kita bawa ke rapat Bamus atau rapat konsultasi pengganti Bamus," ujarnya.
Diketahui, usulan HMP tersebut berkaitan dengan desakan pemakzulan Gibran. Para pengusul menilai persoalan persyaratan pencalonan dan keabsahan ijazah yang bersangkutan perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional di DPR.
Dari total 120 pengusul, Fraksi PKS menjadi penyumbang terbanyak dengan 28 anggota. Disusul Fraksi NasDem sebanyak 19 anggota, serta Fraksi Demokrat dan PKB masing-masing 18 anggota.
Sementara itu, Fraksi PDIP mengajukan 14 anggota, sedangkan Fraksi Golkar dan Gerindra masing-masing 11 anggota. Adapun Fraksi PAN diwakili satu anggota.
Dengan demikian, usulan HMP tersebut melibatkan anggota dari delapan fraksi di DPR RI.
