JAKARTA - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia secara resmi menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diajukan oleh 120 anggota DPR terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan ini berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai wakil presiden akibat polemik ijazah.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menjelaskan bahwa substansi dari usulan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
"Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden Republik Indonesia," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11).
Berdasarkan data yang dihimpun, usulan ini telah ditandatangani oleh total 120 anggota DPR yang berasal dari lintas fraksi partai politik dengan rincian sebagai berikut:
- PKS: 28 anggota
- NasDem: 19 anggota
- PKB: 18 anggota
- Demokrat: 18 anggota
- PDIP: 14 anggota
- Golkar: 11 anggota
- Gerindra: 11 anggota
- PAN: 1 anggota
Saan menegaskan bahwa pimpinan DPR akan menindaklanjuti pengajuan usulan HMP ini sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 211 ayat (1) UU MD3 serta Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI. "Usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," tambahnya.
Pemerintah Hormati Langkah Politik DPR
Menanggapi langkah tersebut, pihak istana menyatakan sikap terbuka dan menghormati proses politik yang tengah berjalan di parlemen. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penggunaan hak konstitusional oleh para anggota DPR merupakan bagian yang sah dari dinamika politik di lembaga legislatif.
"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
