JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan dasar pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ditandatangani 120 anggota DPR.
Usulan tersebut berkaitan dengan dugaan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden akibat polemik keabsahan dokumen pendidikannya.
Menurut Saan, substansi usulan itu merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Ketentuan tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap presiden dan/atau wakil presiden yang dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala negara maupun wakil kepala negara.
"Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden Republik Indonesia," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11).
Saan menyebutkan, dari seluruh fraksi partai politik di DPR, terdapat 120 anggota yang membubuhkan tanda tangan dalam usulan tersebut.
Rinciannya, Fraksi PDIP sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, serta Demokrat 18 anggota.
Atas pengajuan tersebut, pimpinan DPR menerima usulan HMP sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 211 ayat (1) UU MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI.
“Usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," ujarnya.
Sementara itu, pemerintah menyatakan menghormati langkah politik yang ditempuh para anggota DPR tersebut. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, penggunaan hak konstitusional anggota DPR merupakan bagian dari proses politik di lembaga legislatif.
"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
