Info DPR

Jatim Peringkat 3 Penipuan Digital, DPR Minta Komdigi Perkuat Pencegahan

Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Iman Sukri mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat sistem pencegahan penipuan digital
Wakil Ketua Baleg DPR RI, sekaligus Anggota Komisi I DPR RI, Ahmad Iman Sukri. (Foto: Humas Fraksi PKB)

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Iman Sukri mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat sistem pencegahan penipuan digital.

Desakan ini menyusul catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan laporan penipuan keuangan digital terbanyak ketiga di Indonesia, mencapai 99.347 laporan.

Jumlah tersebut tercatat selama periode 22 November 2024 hingga 30 September 2026. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Horas VM Tarihoran menyebutkan, posisi Jawa Timur berada di bawah Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), laporan penipuan paling banyak berasal dari Surabaya, Sidoarjo, dan Kota Malang. Modus yang dominan dilaporkan meliputi penipuan belanja daring, panggilan palsu yang mengatasnamakan pihak lain, serta penipuan investasi.

Iman menilai angka tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah, bukan sekadar persoalan peringkat antarprovinsi. Dia juga menyoroti peningkatan laporan penipuan dari tahun ke tahun dan dampaknya terhadap masyarakat.

“Peringkat ketiga ini bukan soal gengsi antarprovinsi. Di belakang setiap satu laporan ada satu keluarga yang kehilangan uang,” kata Iman.

Komdigi, kata dia, mesti memperkuat pencegahan di hulu, pada ruang digital yang menjadi kewenangan kementerian tersebut.

Penguatan itu, menurut Iman, mencakup penindakan terhadap nomor dan akun yang dipakai menipu, kerja sama yang lebih tegas dengan platform digital, serta verifikasi yang menyulitkan pelaku membuat identitas baru setiap kali diblokir.

“Penanganan setelah uang hilang selalu lebih mahal daripada pencegahan sebelum uang berpindah. Selama membuat akun penipu semudah hari ini, pemblokiran akan selalu kalah cepat,” ujar Iman.

Iman juga meminta Komdigi memastikan masyarakat mengenali kanal pelaporan resmi dan mengetahui langkah yang harus diambil segera setelah menjadi korban. Ia menilai keberhasilan literasi digital semestinya diukur dari pengetahuan warga, bukan dari jumlah kegiatan sosialisasi yang digelar.

“Dalam penipuan daring, satu jam pertama menentukan. Banyak warga kehilangan uangnya hanya karena tidak tahu harus melapor ke mana,” tukas Iman.

Ia mengingatkan data tersebut merupakan data laporan, bukan jumlah korban, sehingga daerah dengan jumlah laporan rendah belum tentu lebih aman. Di kota besar, menurut Iman, laporan banyak karena warga mengenal kanal resmi.

“Laporan yang sedikit belum tentu kabar baik. Bisa jadi korbannya ada, tetapi tidak pernah melapor,” tutur Iman.

Legislator Daerah Pemilihan Jawa Timur VII yang meliputi Magetan, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek itu menambahkan, penguatan perlindungan masyarakat di ruang digital turut menjadi pertimbangan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber yang kini dibahas Komisi I DPR RI melalui panitia kerja.