JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah ditelusuri secara menyeluruh, termasuk dugaan keterlibatan manusia dan tanggung jawab perusahaan pemegang izin kehutanan.
Penelusuran tersebut dinilai penting untuk memastikan penyebab kebakaran sekaligus mencegah kejadian serupa terus berulang.
Alex mengatakan Kalimantan Tengah menjadi lokasi kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI karena wilayah tersebut tercatat memiliki jumlah titik panas (hotspot) terbanyak dan areal kebakaran terluas berdasarkan data yang diterima.
"Kalimantan Tengah merupakan titik hotspot terbanyak kemarin ini dan areal kebakarannya juga yang terluas di seantero Nusantara," ujarnya kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (13/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI menghimpun keterangan dari Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, serta sejumlah korporasi yang telah dikenai sanksi administratif. Pendalaman dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan karhutla sepanjang 2026 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Komisi IV adalah besarnya dugaan peran aktivitas manusia dalam kejadian karhutla. Berdasarkan paparan yang diterima, faktor manusia disebut menjadi penyebab hingga 99 persen kebakaran hutan dan lahan.
"Ada satu hal tadi yang menjadi perhatian bahwa semua mengakui 99 persen kebakaran hutan dan lahan itu disebabkan oleh manusia. Oleh karena itu tentu harus ada penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku-pelaku sehingga kejadian ini tidak berulang lagi," tegasnya.
Komisi IV DPR RI juga mendalami dasar pemberian sanksi administratif yang berbeda terhadap 14 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Berdasarkan paparan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki total konsesi seluas 512.463,87 hektare, dengan areal terbakar mencapai 32.872,37 hektare.
Sanksi yang dijatuhkan terdiri atas pembekuan perizinan terhadap sembilan perusahaan, pencabutan izin terhadap tiga perusahaan, serta teguran tertulis kepada dua perusahaan. Komisi IV meminta penjelasan mengenai pertimbangan yang mendasari perbedaan sanksi tersebut.
"Itu yang kita mintakan secara tertulis dari Kementerian Kehutanan, dalam hal ini Dirjen Penegakan Hukum, kenapa ada pembedaan-pembedaan sanksi," ucap Alex.
Selain menyoroti perbedaan sanksi, Alex meminta karakteristik usaha perusahaan tersebut turut menjadi bahan penelusuran. Ia menjelaskan, perusahaan yang menjadi subjek penanganan bergerak di bidang pemanfaatan hasil hutan, bukan perkebunan. Karena itu, menurutnya, penyebab kebakaran dan kemungkinan keterlibatan masing-masing pihak perlu diusut secara menyeluruh.
"Perusahaan-perusahaan ini bukanlah perusahaan perkebunan, tapi adalah perusahaan yang hidup berdasarkan hasil hutan. Jadi memang logikanya agak tidak masuk menurut kami kalau mereka yang kemudian melakukan pembakaran. Nah, untuk itu kemudian ini harus bisa kita usut dan kita urai secara tuntas," ungkapnya.
Aspek tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan juga menjadi perhatian. Berdasarkan paparan Kementerian Kehutanan dan masukan Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto, terdapat perusahaan yang dinilai belum menjalankan tanggung jawab dalam membangun sinergi dengan masyarakat, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran.
"Ada pengabaian-pengabaian dari perusahaan bahwa mereka juga bertanggung jawab terhadap masyarakat di lingkungan hutan. Mereka juga harusnya bertanggung jawab dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan pemadaman. Hal-hal ini yang kemudian tidak dilakukan," tutur Alex.
Seluruh keterangan dan masukan tersebut akan menjadi bahan pembahasan Komisi IV melalui Panitia Kerja (Panja) Kebakaran Hutan dan Lahan yang telah dibentuk. Hasil pendalaman akan dirumuskan menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk ditindaklanjuti.
Dirinya menambahkan, penyempurnaan regulasi diperlukan untuk memperjelas dan mengoptimalkan pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam mencegah serta menanggulangi karhutla.
"Oleh karena itu menurut saya kita juga harus menyempurnakan aturan-aturan tersebut sehingga upaya pencegahan ini bisa berhasil," tutupnya.
