JAKARTA - Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi menginstruksikan pencopotan sembilan pejabat pemerintah dan militer menyusul hasil penyelidikan terkait dugaan operasi penyelundupan minyak di kawasan Jurf Al-Sakher, Provinsi Babylon. Wilayah yang berada di sebelah selatan Baghdad tersebut dikenal sebagai basis utama faksi bersenjata pro-Iran, Kataeb Hezbollah.
Juru bicara militer Perdana Menteri Irak, Sabah Al-Numan, mengonfirmasi bahwa seluruh pihak yang tertuduh dan terlibat dalam praktik penyelundupan minyak tersebut resmi diserahkan ke lembaga peradilan. Sembilan pejabat yang diberhentikan mencakup perwira keamanan dan intelijen di Provinsi Babylon, seorang komandan Kementerian Dalam Negeri, serta Direktur Perusahaan Pipa Minyak (Oil Pipelines Company) di Kementerian Minyak Irak.
Penyelidikan kasus ini berawal dari dokumen intelijen dan temuan citra satelit yang mengidentifikasi adanya aktivitas ilegal penyelundupan minyak mentah dan produk turunannya. Faksi bersenjata di wilayah Jurf Al-Sakher terbukti melakukan penyadapan secara ilegal pada jalur pipa minyak utama di kawasan tersebut.
Pencopotan para pejabat ini dilakukan di tengah meningkatnya tekanan Pemerintah Amerika Serikat terhadap Baghdad untuk memperketat pengawasan serta menekan pengaruh kelompok bersenjata yang disokong Teheran. Washington secara resmi mengategorikan Kataeb Hezbollah sebagai organisasi teroris dan menuduh faksi-faksi tersebut terlibat dalam penyelundupan minyak Irak guna membantu Iran menghindari sanksi internasional.
Langkah tegas PM Ali Al-Zaidi ini semakin memperuncing ketegangan antara pemerintahannya dengan Kataeb Hezbollah. Sebelumnya, Zaidi menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh kelompok bersenjata menyerahkan senjata mereka kepada negara, yang kemudian ditolak secara terbuka oleh faksi Kataeb Hezbollah.
