JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan dilakukan dengan menghimpun berbagai masukan dari publik.
Komisi III DPR RI saat ini tengah mendengarkan pandangan pakar hukum, akademisi hingga elemen masyarakat sebagai bahan penyusunan regulasi tersebut.
Dasco mengatakan, masukan dari berbagai pihak diperlukan agar materi yang diatur dalam RUU Penyadapan dapat mengakomodasi kebutuhan sekaligus menjawab persoalan terkait praktik penyadapan di Indonesia.
Menurutnya, Komisi III sebagai komisi teknis memiliki kewenangan untuk menggali berbagai pandangan melalui rapat dengar pendapat (RDP) sebelum merumuskan substansi aturan.
“Mengenai hal-hal yang akan kemudian dimasukkan dalam RUU Penyadapan, itu gunanya RDP-RDP dilakukan oleh komisi teknis, dalam hal ini Komisi III,” kata Dasco usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).
Dia menambahkan, pimpinan DPR akan terus berkoordinasi dengan Komisi III dan Badan Keahlian DPR RI dalam proses penyusunan regulasi tersebut. Dengan demikian, materi yang dirumuskan diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan persoalan yang berkembang di masyarakat.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah memulai penjaringan masukan terkait RUU Penyadapan dengan mengundang Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri dalam rapat pada Senin (16/11).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pembahasan regulasi tersebut menjadi relevan di tengah kembali mencuatnya persoalan dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang melibatkan oknum aparat penegak hukum.
Habiburokhman menilai, persoalan tersebut menjadi salah satu gambaran pentingnya pembenahan sistem penyadapan yang selama ini dijalankan oleh sejumlah institusi negara.
Dia menjelaskan, penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan, terutama dalam mencegah serta mengungkap tindak kejahatan.
Namun, kewenangan itu harus diberikan secara terbatas dan tidak boleh disalahgunakan. Sebab, praktik penyadapan yang tidak sesuai ketentuan berpotensi menjadi sarana bagi negara maupun pihak tertentu untuk mencampuri kehidupan pribadi masyarakat.
Habiburokhman mengingatkan bahwa penyadapan bersinggungan langsung dengan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas privasi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Karena itu, pengaturan kewenangan penyadapan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.










