JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad menanggapi polemik mengenai transparansi ijazah dan riwayat pendidikan anggota DPR RI yang belakangan menjadi perhatian publik. Ia menegaskan bahwa dokumen persyaratan pendidikan para anggota legislatif pada dasarnya telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses pencalonan, sehingga masyarakat dapat menelusuri informasi tersebut melalui lembaga penyelenggara pemilu.
Hal itu disampaikan Dasco merespons munculnya desakan masyarakat agar seluruh anggota DPR RI membuka dan memverifikasi ijazah pendidikan mereka, mulai dari jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi.
Desakan tersebut turut mengemuka melalui petisi yang mendorong keterbukaan informasi mengenai latar belakang pendidikan para wakil rakyat.
"Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua," ujar Dasco kepada media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Menurut Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut, proses pencalonan anggota DPR RI telah memiliki mekanisme administrasi yang mengatur berbagai persyaratan bagi setiap calon anggota legislatif.
Dalam tahapan tersebut, calon anggota DPR diwajibkan menyerahkan dokumen persyaratan kepada KPU, termasuk dokumen yang berkaitan dengan kualifikasi pendidikan.
Dengan demikian, Dasco menjelaskan bahwa informasi mengenai latar belakang pendidikan anggota DPR dapat ditelusuri melalui data pencalonan yang telah disampaikan kepada KPU sebelum para calon ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih.
"Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua," tegasnya.
Pernyataan Dasco tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya transparansi riwayat pendidikan pejabat publik, khususnya anggota lembaga legislatif.
Keterbukaan informasi mengenai kualifikasi pendidikan dinilai menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian publik dalam memastikan pemenuhan persyaratan administratif para wakil rakyat.
Sementara itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan umum, setiap calon anggota DPR RI wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.
Salah satu persyaratan yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah calon anggota DPR RI harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Selain persyaratan pendidikan, calon anggota DPR RI juga harus memenuhi sejumlah ketentuan lainnya, antara lain telah berusia paling rendah 21 tahun, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mampu berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia, serta menjadi anggota partai politik peserta pemilu.
Seluruh persyaratan tersebut merupakan bagian dari proses administrasi pencalonan yang dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun keterbukaan informasi mengenai riwayat pendidikan anggota DPR menjadi perhatian masyarakat seiring munculnya tuntutan agar dokumen pendidikan pejabat publik dapat diketahui secara transparan.
Meski demikian, akses terhadap dokumen pencalonan tetap mengikuti ketentuan keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi yang berlaku.
Melalui penjelasannya, Dasco menekankan bahwa KPU merupakan lembaga yang dapat menjadi rujukan masyarakat untuk menelusuri informasi persyaratan pendidikan para anggota DPR RI ketika mengikuti proses pencalonan legislatif.
Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai latar belakang pendidikan wakil rakyat melalui mekanisme dan data pencalonan yang tersedia di KPU, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.









