Info DPR

DPR Minta Pemindahan Badak Jawa Dikaji Secara Komprehensif

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mendorong agar wacana pemindahan badak Jawa dikaji secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. (Foto: Parlementaria)

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mendorong agar wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, dikaji secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Kajian tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari konservasi dan perlindungan satwa langka hingga dampak pemindahan terhadap keberlangsungan populasi badak Jawa.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu mengatakan DPR RI akan mengoordinasikan pembahasan tersebut dengan Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor kehutanan dan lingkungan hidup, kementerian terkait, serta pemerintah daerah.

Keterlibatan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Provinsi Banten juga diperlukan untuk mengkaji manfaat maupun risiko dari usulan pemindahan tersebut.

“Nanti kita akan minta dari semua pihak yang terkait dengan konservasi, perlindungan satwa langka dan sebagainya. Baik di DPR, dalam hal ini nanti di Komisi IV, dan juga nanti kementerian terkait. Juga pemerintah daerah, baik Kabupaten Pandeglang maupun juga Provinsi Banten untuk sama-sama mengkaji, mempelajari terkait dengan plus minusnya kalau usulan memindahkan badak Jawa itu,” ujar Saan kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.

Wacana pengembangan habitat kedua badak Jawa kembali mencuat setelah muncul gagasan untuk memindahkan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. 

Gagasan tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap risiko bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik, yang dapat mengancam populasi badak Jawa karena saat ini terkonsentrasi di satu kawasan.

Kementerian Kehutanan menyatakan pengembangan habitat kedua masih memerlukan kajian ilmiah dan belum dituangkan dalam rencana teknis pemindahan.

Penentuan lokasi, jumlah individu, metode, maupun waktu pelaksanaan belum diputuskan. Kajian juga harus memperhatikan kesesuaian ekosistem, daya dukung habitat, ketersediaan pakan dan air, risiko penyakit, keamanan kawasan, serta keterlibatan masyarakat sekitar.

Saan menegaskan DPR akan mengoordinasikan seluruh pihak terkait untuk membicarakan usulan tersebut, sehingga keputusan yang diambil nantinya didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif.

"Jadi nanti kita akan coba koordinasikan semua pihak untuk membicarakan terkait dengan pemindahan badak Jawa,” tutupnya.