JAKARTA - Komisi III DPR RI memfinalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana setelah dalam beberapa waktu terakhir ini membahas dan mendiskusikan isi substansi RUU tersebut.
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menjelaskan bahwa Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) telah menyelesaikan tugasnya dalam merumuskan sejumlaj hasil pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perampasan Aset.
"Timus dan Timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan, serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan di tingkat Panja," kata Soedeson di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11).
Dia menyampaikan bahwa Timus dan Timsin telah melibatkan ahli bahasa dan legal drafter guna menyesuaikan tata bahasa dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait.
Timus dan Timsin, kata dia, juga telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca, maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan.
"Timus dan Timsin telah melakukan penyisiran terhadap sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, ketentuan terkait, tindak lanjut perbaikan redaksi sesuai dengan hasil pembahasan, serta sinkronisasi isi pasal agar tidak bertentangan, menyebabkan perbedaan penafsiran, atau ketidaksesuaian antara satu dengan pasal lainnya," kata dia.
Di samping itu, dia juga menyampaikan bahwa RUU itu kini sudah disetujui nomenklaturnya berubah menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, sesuai hasil pembahasan.
"Selanjutnya kami serahkan laporan ini kepada Panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama," kata Soedeson.
Berdasarkan agenda, Komisi III DPR RI hari ini juga akan menuntaskan tahapan pembahasan RUU Perampasan Aset untuk kemudian bisa dibawa ke tingkat berikutnya yakni Rapat Paripurna DPR RI, guna disetujui menjadi undang-undang.









