Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, memberikan catatan penting terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Ia mengingatkan agar perluasan jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset di dalam RUU tersebut harus disertai dengan batasan normatif yang sangat jelas. Kepegawaian dan kejelasan ini dinilai krusial agar penguatan kewenangan negara tidak berujung pada ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.
Menurut politisi dari Fraksi Partai Golkar itu, regulasi mengenai perampasan aset memiliki konsekuensi hukum yang sangat luas. Oleh karena itu, setiap ketentuan yang tercantum di dalamnya perlu dibahas secara sangat hati-hati dan teliti. Perumusan norma hukum, khususnya terkait tindak pidana yang menjadi landasan perampasan, harus memiliki ukuran yang tegas sehingga tidak menimbulkan penafsiran pasal yang terlalu luas atau multitafsir.
Soroti Aspek Substansial dan Perlindungan Pihak Ketiga
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama para akademisi di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Benny menyoroti sejumlah aspek substansial yang wajib dicermati secara mendalam. Beberapa aspek tersebut meliputi ketentuan non-conviction based (NCB), hubungan antara aset dan tindak pidana yang mendasarinya (asset-crime nexus), mekanisme pembuktian terbalik, hingga perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik (bona fide third parties).
Ia menegaskan bahwa hubungan antara aset dan tindak pidana harus dirumuskan secara terang-benderang agar tindakan penelusuran, pembekuan, hingga perampasan aset tidak dilakukan tanpa adanya keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Perlindungan terhadap pihak ketiga juga menjadi perhatian khusus agar masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana tidak kehilangan hak milik mereka hanya karena memiliki keterkaitan kepemilikan tertentu dengan pihak yang sedang tersandung proses hukum.
Perubahan Judul dan Fokus Ruang Lingkup Tindak Pidana
Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pihak Pemerintah telah menyepakati adanya perubahan judul rancangan regulasi ini menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis (5/11/2026). Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa perubahan judul tersebut bertujuan untuk mempertegas fokus pengaturan dan ruang lingkup sasaran undang-undang.
Meskipun tindak pidana korupsi diletakkan sebagai perhatian utama, RUU ini tetap membuka ruang bagi tindak pidana lainnya—seperti narkotika, terorisme, pencucian uang, perpajakan, kehutanan, hingga tindak pidana perdagangan orang—sepanjang jenis pelanggaran tersebut dibatasi dan disepakati bersama dalam pembahasan batang tubuh RUU. Melalui rumusan yang proporsional ini, DPR berharap regulasi perampasan aset mampu menjadi instrumen efektif dalam pemulihan kerugian negara tanpa mencederai prinsip negara hukum dan keadilan.
