JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan bahwa penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape hukumnya haram. Ketetapan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup penyalahgunaan vape untuk konsumsi zat terlarang hingga kegiatan produksi dan perdagangan perangkat tersebut.
Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026), bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.
Dalam keterangan resmi pada Senin (9/11), MUI menyatakan penggunaan vape haram karena dinilai membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Penetapan tersebut juga didasarkan pada prinsip sadd al-dzariah, yakni upaya mencegah vape menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
MUI juga menetapkan penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai perbuatan haram. Selain itu, kegiatan memproduksi maupun memperjualbelikan rokok elektrik juga dinyatakan haram.
MUI Minta Pemerintah Susun UU Larangan Vape
Tidak hanya menetapkan hukum penggunaan vape, MUI turut mengeluarkan 12 rekomendasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas.
Salah satu rekomendasi utamanya ditujukan kepada Presiden bersama DPR agar segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya. Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
MUI juga meminta Presiden mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik. Pemerintah diminta memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan pelarangan vape berjalan secara terarah dan terpadu.
Secara khusus, Kementerian Kesehatan direkomendasikan menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan produk vape. Lembaga tersebut juga direkomendasikan memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi serta penanganan produk rokok elektrik.
MUI turut meminta Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinannya dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan perangkat tersebut sebagai media peredaran maupun konsumsi zat terlarang.
Di bidang fiskal, Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk vape.
BNN dan Aparat Diminta Tutup Celah Peredaran Narkoba
Dalam rekomendasinya, MUI meminta BNN dan aparat penegak hukum menutup berbagai celah peredaran narkoba, termasuk melalui perangkat vape. Penindakan tegas juga diminta terhadap peredaran dan penyalahgunaan rokok elektrik.
Aparat penegak hukum secara khusus diminta menindak penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
MUI juga melibatkan unsur masyarakat dalam upaya pencegahan. Organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga diminta meningkatkan edukasi serta sosialisasi mengenai hukum haram penggunaan vape, bahaya kesehatan, dan potensi penyalahgunaannya.
Masyarakat juga diimbau menghindari penggunaan rokok elektrik serta berperan aktif melindungi anak-anak dan remaja dari paparan maupun ketergantungan nikotin.
Selain itu, seluruh pemangku kepentingan diminta memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian vape dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
Fatwa Vape Berlaku Sejak 6 November 2026
Dalam ketentuan umum fatwa, MUI mendefinisikan rokok elektrik atau vape sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber daya lainnya yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa hingga menghasilkan uap atau aerosol untuk dihirup pengguna.
Adapun nikotin dijelaskan sebagai senyawa alkaloid yang secara alami terkandung dalam tanaman tembakau atau dapat diperoleh melalui proses sintesis. Senyawa tersebut digunakan dalam rokok konvensional maupun rokok elektrik, memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan.
Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. MUI menyatakan ketentuan tersebut dapat diperbaiki dan disempurnakan apabila diperlukan di kemudian hari.
Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub. Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.
