JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama mengingatkan agar perluasan jenis tindak pidana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset disertai batasan hukum yang tegas.
Kejelasan aturan dinilai penting agar kewenangan negara untuk merampas aset hasil tindak pidana tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau merugikan pihak yang tidak terlibat kejahatan.
Politikus Partai Golkar tersebut menilai RUU Perampasan Aset memiliki konsekuensi hukum yang luas. Karena itu, setiap ketentuan, terutama mengenai jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset, harus dirumuskan secara cermat agar tidak membuka ruang penafsiran yang terlalu luas atau multitafsir.
Hal itu disampaikan Benny dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama sejumlah akademisi di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia menyampaikan, perumusan norma hukum, khususnya terkait tindak pidana yang menjadi landasan perampasan, harus memiliki ukuran yang tegas sehingga tidak menimbulkan penafsiran pasal yang terlalu luas atau multitafsir.
Dalam kesempatan itu, Benny menyoroti sejumlah aspek substansial yang wajib dicermati secara mendalam. Beberapa aspek tersebut meliputi ketentuan non-conviction based (NCB), hubungan antara aset dan tindak pidana yang mendasarinya (asset-crime nexus), mekanisme pembuktian terbalik, hingga perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik (bona fide third parties).
Ia menegaskan bahwa hubungan antara aset dan tindak pidana harus dirumuskan secara terang-benderang agar tindakan penelusuran, pembekuan, hingga perampasan aset tidak dilakukan tanpa adanya keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Perlindungan terhadap pihak ketiga juga menjadi perhatian khusus agar masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana tidak kehilangan hak milik mereka hanya karena memiliki keterkaitan kepemilikan tertentu dengan pihak yang sedang tersandung proses hukum.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pihak Pemerintah telah menyepakati adanya perubahan judul rancangan regulasi ini menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis (5/11/2026). Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa perubahan judul tersebut bertujuan untuk mempertegas fokus pengaturan dan ruang lingkup sasaran undang-undang.
Meskipun tindak pidana korupsi diletakkan sebagai perhatian utama, RUU ini tetap membuka ruang bagi tindak pidana lainnya—seperti narkotika, terorisme, pencucian uang, perpajakan, kehutanan, hingga tindak pidana perdagangan orang—sepanjang jenis pelanggaran tersebut dibatasi dan disepakati bersama dalam pembahasan batang tubuh RUU. Melalui rumusan yang proporsional ini, DPR berharap regulasi perampasan aset mampu menjadi instrumen efektif dalam pemulihan kerugian negara tanpa mencederai prinsip negara hukum dan keadilan.
