JAKARTA - Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI menegaskan pentingnya menghormati setiap proses politik dan mekanisme ketatanegaraan yang berlangsung dengan tetap berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI, Melcias Markus Mekeng, di Ruang Fraksi Partai Golkar MPR RI, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Mewakili FPG MPR RI, Mekeng mengapresiasi dan memberi penghargaan atas dedikasi serta pengabdian Gibran selama mendampingi Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menjalankan pemerintahan selama kurang lebih dua tahun terakhir. Menurutnya, setiap kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, pengabdian yang dilandasi niat baik untuk bangsa dan negara harus tetap dihormati.
“Atas keputusan mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, kami memandangnya sebagai sebuah sikap kenegarawanan yang patut dihormati,” ujar Mekeng yang didampingi Sekretaris FPG MPR RI, Ferdiansyah.
Mekeng menegaskan, seluruh proses politik dan mekanisme ketatanegaraan yang berlangsung di MPR RI harus dihormati dan didukung sepanjang dilaksanakan secara konstitusional, demokratis, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Tidak boleh ada kepentingan politik sesaat yang ditempatkan di atas konstitusi dan kepentingan bangsa,” tegasnya.
Terkait pergantian kepemimpinan, kata Mekeng, hal itu tidak boleh sekadar menjadi rotasi kekuasaan di antara elite politik. Setiap perubahan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana pengabdian untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk pengisian jabatan Wakil Presiden, Mekeng menjelaskan bahwa Fraksi Partai Golkar MPR RI tidak akan mengusulkan nama calon pengganti. Menurutnya, kewenangan untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana mekanisme yang berlaku.
“Sebetulnya kita tidak mengusulkan, karena ini kan semua ada haknya Presiden untuk mengusulkan. Jadi, nanti kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut,” jelas Mekeng.
Mekeng menerangkan bahwa setelah surat pengunduran diri diterima, MPR RI akan menyiapkan mekanisme persidangan untuk memproses pengunduran diri tersebut. Selanjutnya, MPR RI akan menyampaikan surat kepada Presiden agar mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih melalui mekanisme yang berlaku.
Mekeng berharap proses pengisian jabatan Wakil Presiden dapat berlangsung lebih cepat. Menurutnya, keberadaan Wakil Presiden diperlukan agar roda pemerintahan dapat berjalan optimal.
“Menurut kami, lebih cepat lebih baik karena bangsa ini harus tetap berjalan. Prosesnya juga tidak terlalu panjang lagi,” katanya.
Mekeng memastikan bahwa siapa pun yang nantinya diajukan dan dipilih harus memenuhi seluruh persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan kebijaksanaan, menjaga persatuan, dan memperkuat demokrasi di tengah dinamika politik nasional.
“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa tetap melindungi bangsa Indonesia dan seluruh elemen bangsa senantiasa diberikan kebijaksanaan untuk terus menjaga denyut persatuan bangsa, memperkuat demokrasi, dan mengutamakan masa depan Indonesia di atas segala kepentingan politik sesaat,” kata Mekeng.
Fraksi Partai Golkar MPR RI berharap setiap keputusan politik yang diambil menjadi jalan terbaik bagi bangsa Indonesia untuk tetap menjaga persatuan, mengakhiri perdebatan yang tidak produktif, serta kembali memusatkan seluruh energi nasional pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
