JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa lima saksi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel yang melibatkan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) periode 2017–2020.
Perkara yang menyeret Direktur Utama PT CNI, Derian Sakmiwata, sebagai tersangka itu diduga menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp401,65 miliar.
Pemeriksaan berlangsung pada Senin, 9 November 2026. Kelima saksi berasal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, serta PT Sucofindo.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna merinci kelima saksi tersebut, yakni DJ dari Verifikator PT Sucofindo, MG, H, dan HSR dari Kementerian ESDM, serta MCR dari Kementerian Keuangan.
Menurut Anang, pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara. Kejagung juga menegaskan penyidikan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
"Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asaspraduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian," kata Anang kepada wartawan.
Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Direktur Utama PT Ceria Nugraha Indotama, Derian Sakmiwata sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017-2020.
Penetapan tersangka tersebut dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP-54/F.2/Fd.2/10/2026 tanggal 15 Oktober 2026.
Kejagung menjelaskan bahwa pada 2017 hingga 2019, PT CNI memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang berlokasi di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara secara melawan hukum melakukan ekspor nikel tanpa memenuhi kewajiban Domestik Market Obligation (DMO).
Setelah dokumen uji kadar nikel terbit, tersangka Derian Sakmiwata meminta pihak Kementerian ESDM agar diterbitkan rekomendasi izin ekspor. Permintaan tersebut diduga dipenuhi oleh MTP, yang menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM periode 2013–2017, bersama BS selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.
Penerbitan itu dilakukan secara melawan hukum dengan memenuhi permintaan ATS. Padahal PT CNI belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang merupakan syarat dalam penerbitan Rekomendasi Izin Ekspor.
Untuk melengkapi persyaratan ekspor tersebut, Derian Sakmiwata diduga meminta MHI selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara serta NR selaku Kepala Seksi Pemberian dan Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan Batubara pada instansi yang sama agar tidak melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap pengajuan dokumen persetujuan RKAB.
Akibatnya, dokumen persetujuan RKAB yang diduga telah dimanipulasi dapat terbit secara tidak sah. Dokumen tersebut selanjutnya digunakan PT CNI untuk memenuhi persyaratan persetujuan ekspor.
Kejagung mengungkapkan Derian Sakmiwata secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara karena telah memenuhi permintaan dalam pengurusan dokumen-dokumen yang telah dimanipulasi tersebut.
Atas perbuatan Derian Sakmiwata bersama sejumlah penyelenggara negara tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp401.653.737.469,69 atau sekitar Rp401,65 miliar.
Sebelumnya, PT CNI telah menyerahkan uang sebesar Rp401.653.737.469,69 (Rp401,65 miliar) kepada Kejagung pada 28 Agustus 2026. Namun, pengembalian uang tersebut tidak lantas menghentikan proses penyidikan.
