JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Langkah mengejutkan ini disampaikan usai keduanya menggelar pertemuan empat mata selama kurang lebih 2,5 jam pada Selasa pagi (10/11/2026) di Jakarta.
Kepastian tersebut dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Menurut Prasetyo, niat pengunduran diri tersebut dipicu oleh dinamika politik dan hukum yang berkembang menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan dokumen pendidikan Gibran.
Imbas Putusan MK, MA, dan Tekanan Politik DPR
Pengunduran diri ini mengemuka di tengah bergulirnya persoalan keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan luar negeri setara SLTA milik Gibran. Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA milik Gibran di Singapura maupun Australia yang dapat menjadi dasar penyetaraan.
Persoalan hukum tersebut kian memuncak setelah Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi Subhan Palal dan menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SLTA milik Gibran tidak sah serta memerintahkan penarikannya untuk dimusnahkan.
Esktalasi di ranah hukum ini dengan cepat merembet ke parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR RI dari enam fraksi telah menandatanganusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna menindaklanjuti dugaan pelanggaran syarat administratif jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam UU MD3.
Sikap Presiden Prabowo dan Upaya Hukum Pembuktian di PTUN
Di sisi lain, Mensesneg Prasetyo Hadi meluruskan anggapan bahwa Presiden Prabowo langsung menolak keinginan mundur Gibran.
Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan, melainkan memberikan sejumlah saran dan masukan mendalam.
"Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran, dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," kata Prasetyo dikutip dari Kompas pada Selasa (10/10).
Sebelumnya, Gibran sendiri sempat memberikan klarifikasi bahwa jika dirinya tidak lulus jenjang SMA, tidak mungkin ia bisa melanjutkan studi hingga meraih gelar S1 di Singapura.
