DEPOK - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, menyatakan partainya tidak akan mengusulkan kader sendiri untuk mengisi posisi Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Muhaimin menegaskan, PKB menyerahkan sepenuhnya penentuan calon Wapres kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, keputusan tersebut menjadi kewenangan Presiden, termasuk menentukan dua nama yang nantinya diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Hal itu disampaikan Muhaimin saat menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri Simposium Nasional Pemberdayaan Ekosistem Sosial-Ekonomi Pesantren di Depok, pada Selasa (17/11).
"Pada dasarnya saya PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden, tapi dua nama yang akan diajukan itu bisa saja tanggal 8, bisa saja tanggal 7, bisa saja secepatnya," kata Muhaimin.
Dia menjelaskan, Presiden nantinya akan mengajukan sedikitnya dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Saat ditanya mengenai sosok yang akan diusulkan, Muhaimin belum bersedia mengungkapkan nama-nama kandidat yang berpeluang mengisi posisi tersebut.
"Pada saatnya pasti tahu dan semua pada dasarnya sudah tahu, makanya tidak perlu diberitahu," ujarnya.
Meski demikian, Muhaimin memastikan Indonesia akan memiliki Wakil Presiden baru pada 9 Desember 2026.
"Tapi yang penting insyaallah tanggal 9 sudah ada Wakil Presiden baru," tegasnya.
Cak Imin Sebut Wapres Harus Satu Kesatuan dengan Presiden
Lebih lanjut, Muhaimin mengungkapkan alasan PKB tidak mengajukan kader sendiri sebagai calon Wakil Presiden. Dia menyebut pemerintahan membutuhkan efektivitas dan keselarasan antara Presiden dengan Wakil Presiden.
Menurutnya, apabila posisi Wapres diisi kader Partai Gerindra, kesamaan partai dengan Presiden Prabowo diharapkan dapat mendukung efektivitas pemerintahan.
"Kita butuh pemerintahan yang efektif dan Wapres harus satu kesatuan dengan Presiden. Dan kalau sama-sama Gerindra kan akan efektif," kata Muhaimin.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan sikap PKB yang memberikan ruang kepada Prabowo untuk menentukan calon pendampingnya dalam pemerintahan.
Muhaimin kembali menegaskan bahwa keputusan mengenai nama calon Wakil Presiden sepenuhnya diserahkan kepada Presiden.
Sementara itu, proses pengajuan dua nama kepada MPR menjadi tahapan berikutnya dalam pengisian jabatan tersebut.










