JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI belum memutuskan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Partai berlambang banteng itu masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) sebelum menentukan sikap politik.
Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, mengatakan fraksinya terbuka menggunakan hak konstitusional tersebut apabila memang diperlukan. Namun, keputusan itu harus didasarkan pada kajian hukum serta memenuhi persyaratan administratif dan ketentuan perundang-undangan.
"Prinsipnya kalau Fraksi PDI Perjuangan akan terbuka menggunakan hak menyatakan pendapat sesuai dengan kebutuhan politik yang diperlukan," kata Dolfie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dolfie menegaskan, fraksinya tidak ingin terburu-buru mengambil sikap hanya dengan berpatokan pada amar putusan MA. Menurutnya, seluruh pertimbangan hukum dalam putusan tersebut harus dibaca dan dipahami secara menyeluruh, termasuk implikasinya terhadap persoalan yang tengah bergulir.
"Kita kan harus baca secara utuh pertimbangan hukumnya apa, implikasi dari pertimbangan hukum apa, kan kita harus baca secara utuh. Seperti kita melihat putusan MK," ujarnya.
Di sisi lain, Dolfie mengungkapkan komunikasi politik dengan sejumlah fraksi di DPR terkait polemik Gibran telah berlangsung sejak masa reses. Kendati demikian, komunikasi tersebut belum menghasilkan keputusan formal mengenai dukungan lintas fraksi untuk mengajukan HMP.
Ia kembali mengingatkan bahwa penggunaan hak menyatakan pendapat tidak semata-mata didasarkan pada kalkulasi politik. Ada persyaratan administratif dan landasan hukum yang wajib dipenuhi sebelum hak konstitusional DPR tersebut digunakan.
"Kebutuhan politik itu harus ada landasan syarat-syarat administratifnya dan syarat-syarat perundang-undangannya. Nggak bisa kita langgar juga," tegasnya.
Dengan demikian, sikap Fraksi PDIP terhadap kemungkinan penggunaan HMP dalam polemik Gibran masih menunggu hasil kajian atas salinan lengkap putusan MA.
