JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra DPR RI belum menentukan sikap resmi terkait wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Meski belum membahasnya dalam rapat internal, Gerindra memastikan tidak akan melarang anggotanya menggunakan hak konstitusional sebagai wakil rakyat.
Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, mengatakan hingga Selasa (10/11) pagi, fraksinya belum menerima arahan dari pimpinan terkait wacana tersebut. Pembahasan internal baru dijadwalkan setelah rapat paripurna DPR RI.
“Dari Fraksi Gerindra sampai hari ini pagi ini kita belum mendapatkan arahan dari pimpinan karena nanti setelah rapat paripurna baru akan melaksanakan rapat internal,” kata Kamrussamad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dia menegaskan, belum adanya keputusan fraksi bukan berarti Gerindra mengambil posisi untuk menolak ataupun mendukung langkah pemakzulan Gibran. Sebab, sejauh ini tidak ada instruksi yang mengikat anggota untuk menggunakan maupun tidak menggunakan HMP.
“Sejauh ini dari Fraksi Gerindra belum ada perintah untuk melaksanakan dan juga belum ada perintah untuk melarang terhadap setiap anggota. Jadi bagi Gerindra demokrasi senantiasa dijunjung tinggi di internal maupun juga di eksternal,” ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR RI itu mengingatkan bahwa setiap anggota DPR memiliki hak dan kewenangan konstitusional yang dijamin undang-undang. Karena itu, penggunaan hak tersebut menjadi bagian dari kewenangan masing-masing anggota sebagaimana diatur dalam UU MD3.
“Ya, karena setiap anggota DPR memiliki hak dan kewenangan masing-masing sebagaimana UU MD3,” jelasnya.
Di sisi lain, Kamrussamad memastikan komunikasi Gerindra dengan fraksi-fraksi lain di DPR tetap terjalin. Komunikasi lintas partai tersebut berlangsung dalam berbagai agenda, terutama menyangkut pengawalan program prioritas pemerintah.
“Komunikasi lintas fraksi selalu berjalan, dalam banyak aspek. Utamanya mengawal program prioritas pemerintah,” pungkasnya.
