Info DPR

DPR Usulkan RUU AI Masuk Prolegnas

Komisi I DPR mengusulkan RUU AI atau Kecerdasan Buatan masuk Prolegnas jangka menengah untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi digital.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono (Foto: Ist/Jurnas.com)

JAKARTA - Komisi I DPR RI mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) agar dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah DPR. Usulan ini dinilai penting untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi digital yang membutuhkan kepastian regulasi.

Usulan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027 di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Selasa, 17 November 2026.

"Ada satu lagi yang bisa masuk di usulan jangka menengah, yaitu RUU RUU tentang kecerdasan artificial," kata Dave.

Menurut Dave, perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang semakin cepat perlu diimbangi dengan kerangka hukum yang memadai. Ia menilai Indonesia perlu mulai menyiapkan aturan khusus mengenai AI, sebagaimana yang telah dilakukan sejumlah negara lain.

"Contohnya seperti Malaysia, Singapura, Tiongkok, juga negara-negara dekat, kalau negara-negara jauh seperti Eropa dan Amerika Serikat itu sudah lebih jauh lebih dalam pengaturannya," tuturnya.

Meski demikian, Dave mengatakan RUU AI berpeluang masuk dalam daftar Prolegnas prioritas apabila penyusunan naskah akademiknya telah diselesaikan. Dengan demikian, pembahasan regulasi tersebut masih bergantung pada kesiapan dokumen pendukung.

Di sisi lain, Komisi I DPR masih memprioritaskan penyelesaian sejumlah rancangan undang-undang yang telah lebih dahulu menjadi agenda legislasi. Di antaranya RUU Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) serta RUU Penyiaran yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR.

Selain itu Komisi I DPR juga tengah menyelesaikan perbaikan satu pasal di RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. 

"Ini enggak panjang, hanya ada satu pasal yang harus di diubah sesuai dengan keputusan MK," kata dia.

Terkini

Benarkah Nama Buruk Bisa Menjadi Kenyataan?
Benarkah Nama Buruk Bisa Menjadi Kenyataan?
Rabu, 18/Nov/2026 21:01 WIB