JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Bareskrim Polri mengembangkan kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan (Sulsel) ke tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Pengusutan tersebut dinilai penting untuk membongkar praktik ilegal yang diduga menyebabkan kelangkaan BBM subsidi di tengah masyarakat.
Sahroni mengatakan, penyelewengan distribusi BBM bersubsidi berdampak langsung terhadap masyarakat yang membutuhkan bahan bakar dengan harga terjangkau. Karena itu, dia mendukung kepolisian mengusut perkara tersebut hingga tuntas.
“Saya mendukung penuh langkah Bareskrim Polri yang mengusut tuntas penyelewengan distribusi BBM subsidi ini karena memang efeknya yang sangat buruk, hingga mengakibatkan kelangkaan BBM di Sulsel beberapa waktu lalu,” kata Sahroni, kepada wartawan, Jakarta, Rabu (18/11).
Sahroni Ingatkan Dampak Penyelewengan BBM Subsidi
Sahroni menegaskan, tindakan tersebut zolim dan mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat. Untuk itu, ia meminta agar aparat Kepolisian segera mengusut tuntas para pelaku dengan pidana maksimal.
“Jangan dikira karena jauh dari pusat, transaksi di tengah laut, jadi bisa main-main. Polisi harus tegas usut semuanya dan buka ke publik. Kita harus benar-benar bisa menghadirkan efek jera agar kelangkaan seperti itu tidak terjadi lagi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sahroni hanya tidak ingin akibat praktik seperti ini menyebabkan masyarakat Sulsel kesusahan mengakses BBM subsidi.
“Jangan sampai akibat praktik ilegal ini, masyarakat di Sulawesi Selatan jadi kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Rakyat yang seharusnya dibantu melalui subsidi malah berpotensi ikut menanggung dampaknya, sementara segelintir orang mengambil keuntungan besar. Ini jelas tidak adil dan harus berantas,” kata Sahroni.
Diketahui, Bareskrim Polri mengembangkan kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan ke ranah TPPU. Dirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto menyebut, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp67,9 miliar.
Praktik tersebut diduga dilakukan melalui pemindahan Biosolar dari truk tangki ke sejumlah kapal dengan mekanisme ship-to-ship di perairan Makassar, sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026, dengan total volume sekitar 3.532 kiloliter.


















