JAKARTA - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) tidak mengendurkan pengawasan internal meski kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penguatan tata kelola keuangan dan pengelolaan aset negara dinilai tetap diperlukan untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran.
Lasarus juga menekankan agar Kemendes PDT mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi BPK, termasuk persoalan administrasi, pemulihan kerugian negara, hingga Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
“Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa dan PDT atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2026 atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dan Laporan Keuangan Program TEKAD,” ujar Lasarus dalam rapat kerja bersama Kemendes PDT yang membahas hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2026 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Opini WTP perlu diiringi peningkatan pemantauan
Menurutnya, capaian opini WTP perlu diiringi peningkatan pemantauan dan evaluasi program agar penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Pengawasan tersebut juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu turut meminta Kemendes PDT mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi BPK, mulai dari penyelesaian administrasi, pemulihan kerugian negara, hingga Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Koordinasi dengan pihak terkait juga perlu diperkuat agar temuan pemeriksaan tidak berulang.
Selain itu, Kemendes PDT diminta meningkatkan sinergi dengan Komisi V DPR RI dalam mengawasi pelaksanaan program dan anggaran, sekaligus memastikan seluruh tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyatakan komitmen kementeriannya untuk mempertahankan opini WTP sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Kemendes PDT tercatat telah memperoleh opini WTP sebanyak 10 kali untuk laporan keuangan periode 2016–2025.
Sementara itu, laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang didanai International Fund for Agricultural Development (IFAD) telah memperoleh opini WTP sebanyak enam kali selama periode 2020–2026.


















