JAKARTA - Ketua GRIB Jaya Hercules Rozario Marshal mengakui menerima uang sejumlah Rp800 juta dari tim legal PT Summarecon Agung Tbk. Uang itu telah diserahkan Hercules ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hercules menjelaskan bahwa pihak Summarecon juga meminta bantuannya untuk memediasi sengketa lahan seluas kurang lebih 65 hektare di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Uang itu untuk membiayai perjalanannya ke luar negeri.
“Uang itu dari tim pengacara hukum Summarecon. Uang itu untuk tujuannya memberikan kepada saya, untuk membantu kegiatan yang pada saat itu saya mau ke luar negeri,” kata Hercules seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 11 November 2026.
"Dan untuk juga meminta bantuan untuk saya untuk membantu mereka, dan untuk memediasikan persoalan sengketa tanah," tambahnya.
Ia mengatakan, permintaan mediasi tersebut bertujuan mempertemukan tim hukum GRIB Jaya, pihak ahli waris, dan tim hukum Summarecon agar sengketa lahan dapat diselesaikan melalui kesepakatan damai.
Menurut Hercules, pihak Summarecon mengharapkan dirinya dapat membantu memfasilitasi perdamaian antara kedua belah pihak.
"Jadi (itu) inti pada uang yang 800 juta yang saya balikkan itu," ucap Hercules.
Lebih lanjut, Hercules mengaku pernah mendampingi tim hukum GRIB Jaya dan ahli waris mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk mempertanyakan perubahan sertifikat hak milik (SHM) menjadi hak guna bangunan (HGB).
Hercules mengklaim telah memperingatkan jajaran BPN agar berhati-hati dalam menangani perubahan status sertifikat tanah yang dipersoalkan tersebut. Ia bahkan mengaku sempat menghubungi Direktur Jenderal ATR/BPN, Lampri, untuk menyampaikan peringatannya.
“Saya ingatkan, ini sertifikat hak milik kalian berubah menjadi HGB, ini bahaya. Hati-hati, nanti kalian ada persoalan hukum, kalian ditangkap semua,” ujar Hercules.
Sementara itu, kuasa hukum Hercules menjelaskan bahwa uang tersebut awalnya diserahkan oleh pihak legal Summarecon kepada sopir Hercules.
Dana itu disebut diperuntukkan bagi kebutuhan perjalanan Hercules ke Timor Leste sekaligus permintaan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah.
Kuasa hukum Hercules juga membantah informasi yang menyebut uang Rp800 juta tersebut diberikan untuk mengurus pemblokiran sertifikat tanah.
"Jadi kami klarifikasi bahwa tidak pernah KPK menyita uang Rp800 juta di Maung Herkules atau tim hukumnya. Tapi tim hukum GRIB perintah Maung Herkules membawa duit tersebut untuk diserahkan secara sukarela dan disita oleh KPK, untuk supaya apa? Untuk supaya dicari tahu siapa pemilik uang tersebut dan untuk apa,maksud dan tujuannya untuk apa," ujarnya.
KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Empat tersangka di antaranya merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
Sementara empat tersangka lainnya yaitu Direktur Utama Summarecon, Adrianto Pitojo Adi; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) pada Kementerian ATR/BPN, Lampri; Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; dan pihak swasta Rizal Pahlevi.
Kasus ini bermula saat Summarecon mengajukan perpanjangan dan pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Namun, sebagian lahan tersebut bersengketa dengan ahli waris pemilik tanah yang memegang SHM.
Proses hukum sempat bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung terkait penerbitan sembilan HGB atas nama Summarecon oleh Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat (Jabar) dan Kakantah Bogor, dengan pihak tergugat Kakanwil Jabar dan Kakantah Bogor.
Kantah Bogor kemudian mengundang ahli waris untuk mediasi. Ahli waris lalu mengajukan blokir atas SHGB Summarecon. Di sisi lain, ahli waris melakukan pencabutan gugatan di PTUN Bandung.
Namun, alih-alih menyelesaikan konflik sengketa sesuai prosedur, Summarecon memilih jalur belakang untuk membuka blokir dan memecah sertifikat tanah yang bermasalah tersebut.
KPK mengungkapkan telah terjadi komunikasi intensif antara Yaser Alfarisi selaku perantara Summarecon dengan Erwin yang merupakan orang dekat Nusron Wahid untuk meminta bantuan kepada Sontang Coin Manurung selaku Kakantah Kabupaten Bogor I.
Sontang disebut tidak bersedia membuka blokir maupun melakukan pemecahan HGB tanpa arahan dari atasannya. Summarecon mengguyur uang suap demi membuka blokir dan memecah sertifikat lahan bermasalah tersebut.
KPK mengungkapkan Sontang melalui Erwin meminta fee kepada Summarecon dengan kode "dua" yang diduga sejumlah Rp2 miliar. Namun, pihak Summarecon hanya menyanggupi Rp1,5 miliar, karena diduga masih ada pihak-pihak lain yang akan mendapatkan “fee broker” dari pengurusan tersebut.
Penyerahan uang Rp1,5 miliar tersebut dilakukan oleh Adrianto Pitojo Adi melalui Yaser dan dan Rizal Pahlevi pada 27 Agustus 2026. Selanjutnya, Erwin menyerahkan uang Rp200 juta kepada Sontang sebagai fee pembukaan blokir atas pihak Summarecon.
KPK telah melakukan penahanan terhadap delapan tersangka di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Kasus ini terbongkar dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Senin, 14 September 2026. Selain mengamankan 19 orang, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp106,3 miliar dalam berbagai bentuk mata uang rupiah dan asing.
