JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri daripada menghadapi proses pemakzulan.
Menurut Mahfud, pengunduran diri menjadi pilihan yang lebih cepat dan tidak memicu kegaduhan politik berkepanjangan.
Ia menilai langkah tersebut dapat mengakhiri polemik mengenai posisi Gibran tanpa harus membuka kembali berbagai persoalan yang melatarbelakangi munculnya tuntutan pemberhentian Wakil Presiden.
"Menurut saya bagi kepentingan bangsa dan negara akan lebih cepat dan lebih soft ya, kalau dia meminta mengundurkan diri saja, mundur," kata Mahfud seperti dikutip dari akun YouTube @MahfudMD pada Rabu, 11 November 2026.
Menurut Mahfud, proses pemakzulan berpotensi membuka kembali berbagai persoalan yang menjadi latar belakang munculnya tuntutan pemberhentian Gibran. Situasi tersebut dikhawatirkan memicu perdebatan dan polemik baru di tengah masyarakat.
"Tidak usah gaduh dan tidak usah saling menelanjangi. Karena kalau nanti pakai pemakzulan, itu ramai lagi, dikuliti lagi alasnya, latar belakangnya dibuka lagi, buka lagi, gaduh lagi di luar. Ya sudah, mundur saja, itu terhormat, gitu," tutur dia.
Meski mendorong Gibran untuk mengundurkan diri, Mahfud menegaskan proses pemakzulan tidak boleh dihentikan selama belum ada keputusan resmi dari Wakil Presiden untuk melepaskan jabatannya.
"Menurut saya lebih baik, karena pilihannya mundur atau dimakzulkan. Kalau dia tidak mundur juga, kan harus dimakzulkan kalau situasi seperti itu. Oleh sebab itu, proses pemakzulan jalan terus. Pernyataan pendapat sudah mulai diajukan oleh anggota-anggota DPR dan mungkin beberapa fraksi, itu terus jalan proses," ucap dia.
Ia menjelaskan proses pemakzulan dapat dihentikan apabila surat pengunduran diri Gibran telah disampaikan. Dengan demikian, proses pemberhentian tidak perlu lagi dilanjutkan melalui mekanisme pemakzulan.
"Tapi begitu dalam proses itu datang surat pengunduran diri, semua proses berpindah ke soal berhenti karena mengundurkan diri," ujarnya.
Lebih lanjut, Mahfud meminta agar polemik mengenai posisi Gibran tidak melebar hingga menyeret Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai tidak ada alasan untuk mengaitkan persoalan yang dihadapi Wakil Presiden dengan posisi Presiden.
Mahfud juga menolak wacana pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Menurutnya, Prabowo tidak memiliki persoalan yang sama dengan Gibran, khususnya terkait polemik keabsahan ijazah.
"Itu terlalu jauh pikirannya, sekalian ganti, ganti dua-duanya. Orang yang mengatakan itu pasti ingin menghentikan proses pemunduran ini. Karena pasti ditolak oleh semua partai kok dua-duanya. Pak Prabowo tidak punya masalah ijazah, gitu ya. Dan itu bisa dibuktikan dari seluruh perjalanan kariernya yang selalu melampirkan ijazah-ijazahnya itu. Dan tidak ada yang menggugat juga kan," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming disebut berniat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan niatan tersebut pada Presiden Prabowo dalam pertemuan pada Selasa, 10 November 2026.
"Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden pertemuan kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu memang Wapres dan tentunya dengan presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
