JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Komisi II DPR RI mulai mengintensifkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sejumlah isu krusial, mulai dari ambang batas parlemen hingga sistem pemilu, masuk dalam agenda yang akan dikaji.
Pembahasan diawali dengan mengundang akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk memberikan masukan terhadap materi perubahan undang-undang tersebut pada Rabu (11/11/2026). DPR ingin memperoleh perspektif di luar pandangan internal parlemen sebelum merumuskan substansi revisi.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengatakan masukan akademisi diperlukan untuk memetakan persoalan sekaligus mengkaji berbagai isu yang berpotensi diatur dalam revisi UU Pemilu.
"Hari ini, Rabu, Panja RUU Pemilu memulai kerjanya dengan agenda perdana mengundang para pakar lintas perguruan tinggi di Indonesia. Panja ingin mendengar masukan dan catatan dari para akademisi terkait sejumlah isu dalam perubahan UU Pemilu," ujar Khozin dalam keterangannya di Jakarta.
Dia menegaskan, keterlibatan kalangan akademisi merupakan bagian dari komitmen DPR membuka ruang partisipasi publik secara bermakna dalam proses legislasi.
"Ini ikhtiar DPR untuk melibatkan pemangku kepentingan sebagai bentuk meaningful participation (partisipasi bermakna) dalam pembahasan UU," katanya.
Khozin mengungkapkan, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menjadi perhatian dalam revisi UU Pemilu. Di antaranya, parliamentary threshold atau ambang batas parlemen, presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden, hingga sistem pemilu.
Selain itu, Panja juga akan mencermati implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Dia berharap, masukan para pakar dapat membantu DPR mengurai berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilu, terutama isu-isu yang selama ini menjadi perdebatan dan perhatian masyarakat.
"Sejumlah isu yang dipotret terkait persoalan yang menjadi perhatian publik," tutur Khozin.
Sebelumnya, Komisi II DPR juga telah membuka ruang konsultasi dengan mengundang sejumlah pakar dan kelompok masyarakat sipil untuk menyampaikan pandangan terkait perubahan UU Pemilu.
Melalui pelibatan berbagai elemen tersebut, Panja diharapkan dapat menyusun materi revisi UU Pemilu yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek konstitusional, demokrasi, serta kebutuhan penyelenggaraan pemilu ke depan.
