BARITO KUALA - Kementerian Pertanian (Kementan) terus memacu pemanfaatan lahan yang berasal dari program Cetak Sawah Rakyat (CSR) untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Lewat Gerakan Tanam Serempak, Kementan menggerakkan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, serta para petani agar segera menanami lahan yang telah dicetak dan diolah.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa percepatan tanam merupakan langkah strategis untuk menjaga momentum produksi nasional sekaligus memperkuat swasembada pangan berkelanjutan. Amran menginstruksikan seluruh pihak mengoptimalkan setiap lahan berdukungan program pemerintah agar mampu menghasilkan output nyata serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
Gerakan Tanam Serempak dipusatkan di Desa Puntik Dalam, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, pada Jumat (20/11/2026). Rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari percepatan pemanfaatan lahan CSR tahun 2025 dan 2026 yang dilaksanakan secara serentak di 17 provinsi.
Acara tersebut dihadiri Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang Andi Amal Hayat Makmur, serta Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru Angga Tri Aditia P., bersama jajaran pemerintah daerah, Brigade Pangan, kelompok tani, dan petani.
Penanaman padi secara simbolis dilakukan Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti bersama para undangan. Dalam agenda yang sama, Idha juga mengoperasikan drone seeder milik Brigade Pangan Puntik Sukses Berjaya untuk menanam padi di area utama.
Idha menegaskan bahwa Gerakan Tanam Serempak membutuhkan kerja sama dan koordinasi yang solid dari seluruh pihak. Ia meminta jajaran terkait mempercepat penanaman sekaligus menuntaskan berbagai hambatan di lapangan. Berdasarkan data hingga 19 November 2026, realisasi tanam pada lokasi CSR 2026 mencapai 6.497,18 hektare atau 21,5% dari total lahan olah siap tanam seluas 30.236,50 hektare.
“Kita harus pastikan seluruh lahan CSR yang telah diolah dapat tertanami, baik oleh kelompok tani maupun Brigade Pangan,” ujar Idha. Ia juga meminta seluruh penanggung jawab swasembada pangan, Brigade Pangan, LO, serta penyuluh pertanian berkolaborasi dengan BBWS untuk mengoptimalkan potensi air agar lahan dapat diairi dan ditanami.
Selain kendala air, keterbatasan benih turut menghambat proses tanam di sejumlah lokasi CSR. Sebagai solusinya, Kementan melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mendorong penyediaan benih secara in situ melalui perbanyakan dan penangkaran langsung di sentra produksi. Langkah ini dinilai dapat mengurangi ketergantungan pasokan benih dari luar wilayah, mempercepat pemenuhan kebutuhan petani, menyediakan benih yang sesuai dengan agroklimat setempat, serta memperkuat kemandirian benih daerah dan keberlanjutan produksi pertanian.
Dalam arahannya, Idha meminta Brigade Pangan aktif menjaga produksi dan mendukung swasembada pangan berkelanjutan, lalu mengajak Santoso, penyuluh pendamping Brigade Pangan Puntik Sukses Berjaya, berdialog langsung di atas panggung. Brigade Pangan Puntik Sukses Berjaya mengelola lahan seluas 154 hektare dengan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), telah memasuki masa panen dengan indeks pertanaman (IP) 2, dan mencatat produktivitas 4,2 ton per hektare. Santoso menuturkan bahwa pihaknya sempat menghadapi penolakan sebagian petani di awal pengelolaan lahan CSR, tetapi keberhasilan panen kini membuat banyak petani ingin lahannya dikelola Brigade Pangan, seiring tambahan lahan rehabilitasi seluas 77 hektare pada tahun ini.
Sementara itu, Kepala BBPP Binuang Andi Amal Hayat Makmur memimpin sesi dialog bersama para penanggung jawab daerah untuk berbagi praktik baik dan kendala pengelolaan lahan CSR. Direktur Polbangtan Medan Nurliana Harahap yang mewakili Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, menjelaskan penggunaan metode tanam pindah karena lahan masih tergenang air, sedangkan Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya menyampaikan keluhan petani terkait keterbatasan modal usaha tani. Menanggapi hal tersebut, Idha meminta penyuluh membantu petani menyusun analisis usaha tani dan mendampingi akses KUR agar petani dapat mengembangkan usaha di lahan sendiri, bukan sekadar menjadi buruh.
Di sisi lain, perwakilan Muaro Jambi, Jambi, mengutarakan tantangan sawah tadah hujan yang diatasi melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum serta pemanfaatan bantuan irigasi perpompaan dari Kementan.
Direktur Pembiayaan Pertanian Purwanta yang mengikuti dialog secara daring menjelaskan bahwa KUR menyediakan skema pembayaran Yarnen (bayar setelah panen) agar petani dapat menyesuaikan cicilan dengan siklus usaha tani. Ia juga memaparkan rencana pengembangan Kredit Alsintan menjadi Kredit Usaha Pertanian (KUP) mulai 2027 untuk mendukung kebutuhan usaha pertanian yang lebih luas, tidak hanya pembelian alat dan mesin pertanian.
Gerakan Tanam Serempak di Barito Kuala merupakan pelaksanaan ke-17 sepanjang 2026 sekaligus kegiatan ketiga pada periode Oktober 2026 hingga September 2027. Melalui percepatan pemanfaatan lahan CSR ini, Kementan berharap luas tanam dan produksi padi terus meningkat guna menjaga ketersediaan pangan dan memperkuat swasembada pangan berkelanjutan.


















