JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Ahmad Iman Sukri, mengkritik pengawasan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas.
Ia menilai klaim pemerintah yang menyebut 28 juta akun anak telah terlindungi belum cukup membuktikan bahwa anak-anak benar-benar aman dari berbagai risiko di ruang digital.
Menurut Iman, keberhasilan PP Tunas tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah akun yang dinonaktifkan atau dipindahkan ke fitur khusus anak. Pemerintah perlu menunjukkan dampak nyata kebijakan tersebut terhadap keselamatan anak saat menggunakan platform digital.
“Pemerintah bicara 28 juta akun, tetapi yang perlu dijawab adalah berapa anak yang benar-benar tidak lagi terpapar risiko. Jumlah akun yang ditutup bukan ukuran bahwa risiko anak kemudian terlindungi,” kata Iman, Jumat (21/11).
Data Perlindungan Perlu Diperjelas
PP Nomor 17 Tahun 2025 berlaku sejak 28 Maret 2026 dan membatasi kepemilikan akun bagi anak di bawah 16 tahun pada platform berisiko tinggi, seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.
Pada evaluasi 14 September, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut 28 juta akun anak telah terlindungi. Namun, Iman menilai angka tersebut mencampur akun yang dinonaktifkan dengan akun yang hanya dialihkan ke fitur khusus anak.
Roblox, misalnya, memindahkan 23 juta akun ke Roblox Kids. Sementara itu, X mengunci sekitar 250 ribu akun dari perkiraan tujuh juta akun anak. Meta juga melaporkan pemblokiran sekitar 85 ribu akun Instagram dan 99 ribu akun Facebook pada periode 28 Maret hingga 27 Mei.
Iman meminta Komdigi menyeragamkan definisi dan format pelaporan seluruh platform. Evaluasi dampak juga perlu melibatkan lembaga independen serta audit pihak ketiga.
Sanksi Platform Harus Bisa Dieksekusi
Pada 7 Oktober, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut TikTok telah menonaktifkan sekitar sembilan juta akun anak. Meta melaporkan 22,5 juta akun dialihkan ke Teen Account.
Namun, Meutya menilai fitur tersebut masih memiliki risiko karena memungkinkan komunikasi dengan orang asing. Platform juga diminta membatasi fitur yang berpotensi memicu kecanduan.
Komdigi sebelumnya telah memberikan teguran tertulis pertama kepada Google selaku pengelola YouTube pada 9 April. Meski demikian, menurut INDEF dalam Policy Brief 04/2026, denda hingga enam persen dari pendapatan global belum dapat dieksekusi sebelum masa transisi berakhir pada 27 Maret 2027.
Iman juga menyoroti lemahnya verifikasi usia. Ia mengutip pernyataan Wamenkomdigi Nezar Patria bahwa tiga dari lima anak memalsukan usia saat mendaftar media sosial.
“Pintunya sudah dikunci, tetapi kuncinya masih bisa dipalsukan,” ujarnya.
Iman meminta sisa masa transisi dimanfaatkan untuk menyiapkan pengawasan independen dan aturan turunan terkait ancaman kecerdasan buatan, termasuk deepfake dan chatbot.


















