Info DPR

Iman Sukri Minta Komdigi Transparan Soal Takedown Konten

Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Iman Sukri mendesak Kementerian Komdigi memastikan setiap pemblokiran atau penurunan konten disertai alasan transparan.
Anggota Komisi I DPR RI, Ahmad Iman Sukri (Foto: Ist)

JAKARTA – Penurunan konten di ruang digital tidak boleh dilakukan secara tertutup tanpa penjelasan yang jelas kepada masyarakat. Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Iman Sukri mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan setiap pemblokiran atau penurunan konten disertai alasan, dasar hukum, serta mekanisme keberatan yang transparan.

Menurut Iman, masyarakat berhak mengetahui siapa yang meminta sebuah konten dihapus, apakah pemerintah atau kebijakan internal platform digital. Transparansi tersebut penting agar kewenangan moderasi konten tidak menimbulkan ketidakpastian dan mengancam kebebasan berekspresi.

"Warga berhak tahu atas dasar apa kontennya diturunkan, dan apakah itu atas permintaan pemerintah atau kebijakan platform. Identitas pelapor tentu tetap harus dilindungi, tetapi dasar penurunannya tidak boleh gelap," tegas Iman.

Ia juga meminta pemerintah memastikan tersedia mekanisme pemulihan bagi masyarakat yang kontennya keliru diturunkan. Proses banding harus memiliki batas waktu yang pasti sehingga pengguna tidak dirugikan akibat keputusan moderasi yang salah.

"Kalau konten bisa turun dalam hitungan jam, jalur pulihnya juga harus punya batas waktu yang jelas. Jangan sampai warga biasa baru dipulihkan setelah kasusnya viral," ujarnya.

Transparansi Penanganan Konten Digital

Desakan tersebut muncul di tengah perdebatan mengenai transparansi penanganan konten digital. Remotivi dan SAFEnet mencatat 127 kasus takedown selama April hingga awal November 2026. Sebanyak 94 kasus di antaranya dilaporkan dilakukan Komdigi.

Namun, Komdigi melalui Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital Mediodecci Lustarini pada 13 November menyatakan data tersebut tidak cocok dengan catatan yang dimiliki kementerian maupun platform digital. Komdigi menegaskan kewenangannya berfokus pada tata kelola digital dan kepatuhan platform, bukan memidanakan pengguna.

Sementara itu, Keputusan Menteri Nomor 127 Tahun 2026 mewajibkan platform menangani konten mendesak paling lambat empat jam setelah menerima perintah pemutusan akses. Ketentuan tersebut berlaku untuk disinformasi dan ujaran kebencian berisiko tinggi.

Pengguna juga dapat mengajukan banding melalui kanal yang wajib disediakan platform dalam Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN).

Iman mengingatkan, kebijakan tersebut harus selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 311/PUU-XXIV/2026 yang mewajibkan pemberitahuan beserta alasan sebelum pemerintah memutus akses informasi elektronik yang melanggar hukum.

Ia mengusulkan laporan penanganan konten dipublikasikan secara berkala dengan mencantumkan jumlah dan kategori sumber permintaan tanpa membuka identitas pelapor.

"Transparansi bukan berarti membuka identitas pelapor. Yang harus dibuka adalah dasar penurunan konten dan mekanisme pertanggungjawabannya," ujarnya.

Terkini

Mengenal Salaf atau Salafi dalam Ajaran Islam
Mengenal Salaf atau Salafi dalam Ajaran Islam
Kamis, 19/Nov/2026 08:02 WIB