Info DPR

Iman Sukri Desak Komdigi Perketat Pencegahan Penipuan Digital

Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Iman Sukri meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan penipuan digital dari sisi hulu.
Anggota Komisi I DPR RI, Ahmad Iman Sukri (Foto: Ist)

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Iman Sukri meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan penipuan digital dari sisi hulu.

Menurutnya, penanganan praktik penipuan digital tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan literasi dan imbauan agar masyarakat lebih berhati-hati.

Dorongan tersebut disampaikan menyusul besarnya kerugian akibat penipuan digital yang dilaporkan kepada Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), yakni mencapai Rp9,3 triliun.

Iman menilai pemerintah perlu mengambil langkah lebih konkret untuk menutup berbagai celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan digital. Salah satunya dengan memperketat pengawasan terhadap peredaran nomor seluler yang digunakan untuk melakukan penipuan.

"Literasi itu penting, tetapi warga tidak bisa terus disuruh waspada sendirian. Kalau nomor penipu masih mudah beredar, sewaspada apa pun warga akan tetap kalah cepat," kata Iman dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Berdasarkan data hingga pertengahan 2026, IASC telah menerima sebanyak 608.168 laporan terkait penipuan digital. Namun, dana yang berhasil diamankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru mencapai Rp674 miliar dari total kerugian yang dilaporkan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Iman karena menunjukkan masih besarnya tantangan dalam mencegah dan menangani kejahatan digital. Ia menilai pemerintah perlu memiliki indikator keberhasilan yang lebih terukur, terutama dalam menekan sumber terjadinya penipuan.

Iman secara khusus mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat pengawasan mulai dari proses registrasi nomor seluler hingga meningkatkan tanggung jawab platform digital.

"Saya mendorong Komdigi memperkuat pencegahan dari hulu, mulai dari registrasi nomor seluler sampai tanggung jawab platform. Ukurannya harus jelas: berapa nomor penipu yang berhasil dihentikan," ujarnya.

Penipuan Digital Semakin Sulit Dikenali

Iman juga menyoroti keterbatasan edukasi masyarakat dalam menghadapi perkembangan modus penipuan. Berdasarkan laporan Global Anti-Scam Alliance 2025, sebanyak 66 persen orang dewasa di Indonesia pernah mengalami percobaan penipuan, dengan rata-rata frekuensi mencapai 55 kali dalam setahun.

Tantangan semakin besar seiring perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan pelaku untuk meniru suara, memalsukan identitas, hingga membuat modus penipuan semakin sulit dibedakan dari komunikasi yang sebenarnya.

Ia mengakui pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi persoalan tersebut, termasuk mendorong perusahaan telekomunikasi menerapkan fitur anti-scam. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala karena kewenangan dan pengelolaan data tersebar di berbagai sektor.

DPR Bahas RUU Keamanan dan Ketahanan Siber

Di sisi legislasi, Komisi I DPR RI saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber. Iman berharap regulasi tersebut dapat memperjelas pembagian kewenangan dan tanggung jawab antarlembaga dalam menangani ancaman kejahatan digital.

Menurutnya, kejelasan koordinasi diperlukan agar masyarakat mendapatkan kepastian mengenai mekanisme pengaduan dan penanganan ketika menjadi korban penipuan digital.

"RUU Keamanan dan Ketahanan Siber sedang dibahas, dan saya ingin pembagian tanggung jawab antarlembaga makin jelas. Jangan sampai korban bingung harus mengadu ke mana," pungkasnya.

Terkini

Benarkah Nama Buruk Bisa Menjadi Kenyataan?
Benarkah Nama Buruk Bisa Menjadi Kenyataan?
Rabu, 18/Nov/2026 21:01 WIB