Info DPR

Iman Sukri DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Komunikasi

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Ahmad Iman Sukri, meminta pemerintah mengevaluasi sistem perlindungan komunikasi para pejabat negara
Anggota Komisi I DPR RI, Ahmad Iman Sukri (Foto: Ist)

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Ahmad Iman Sukri, meminta pemerintah mengevaluasi sistem perlindungan komunikasi para pejabat negara menyusul dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Iman, persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai gangguan teknologi. Keamanan komunikasi Presiden berkaitan langsung dengan kedaulatan negara, kerahasiaan informasi strategis pemerintah, serta kepentingan keamanan nasional.

"Kasus ini harus menjadi perhatian serius. Kita perlu memastikan bahwa sistem komunikasi Presiden dan seluruh pejabat strategis negara memiliki perlindungan yang memadai. Jangan sampai ada celah keamanan yang justru dapat dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab," ujar Iman Sukri.

Ia berpandangan, kemampuan lembaga intelijen dalam mengidentifikasi dan mendeteksi praktik penyadapan juga perlu ditinjau kembali. Pemerintah harus memastikan ketersediaan teknologi pendukung, kualitas sumber daya manusia, serta mekanisme pengawasan yang memadai untuk mengenali ancaman digital sejak dini.

Iman menjelaskan, perkembangan teknologi telah mengubah pola ancaman terhadap keamanan negara. Ancaman tidak lagi hanya berbentuk serangan fisik, tetapi juga mencakup peretasan sistem elektronik, pencurian data, dan penyadapan komunikasi yang berpotensi membahayakan kepentingan nasional.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa penggunaan teknologi penyadapan harus tetap berada dalam koridor hukum. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan demi kepentingan pribadi atau kelompok maupun tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sistem Komunikasi Mandiri

Iman juga mendorong pemerintah mengembangkan sistem komunikasi negara yang lebih mandiri dengan standar keamanan tinggi. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing sekaligus menjaga kerahasiaan informasi strategis nasional.

Perhatian terhadap persoalan ini turut terlihat dari langkah Ketua DPR RI Puan Maharani yang memasukkan penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden sebagai salah satu dari 12 isu strategis dalam agenda pengawasan DPR pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

Sejalan dengan hal tersebut, Komisi I DPR dinilai perlu mendorong pemeriksaan menyeluruh terhadap kesiapan sistem keamanan komunikasi nasional. Evaluasi juga perlu mencakup koordinasi antarlembaga intelijen dan institusi yang memiliki tanggung jawab dalam perlindungan informasi negara.

"Jangan hanya fokus mengungkap siapa pelakunya. Pemerintah juga harus memastikan bagaimana peristiwa seperti ini bisa terjadi dan apa langkah konkret agar tidak terulang," ujarnya.

Iman menilai perlindungan komunikasi kepala negara harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional. Karena itu, pengamanan informasi strategis pemerintah perlu menjadi prioritas guna mencegah potensi ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan negara.

Terkini

ASDP Beri Diskon Tarif 21,11% Selama Nataru
ASDP Beri Diskon Tarif 21,11% Selama Nataru
Jum'at, 20/Nov/2026 19:27 WIB
Menjaga Kesucian Niat Saat Ujian di Tanah Suci
Menjaga Kesucian Niat Saat Ujian di Tanah Suci
Jum'at, 20/Nov/2026 17:01 WIB