JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI M. Nasir Djamil mendukung revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027.
Ia menilai aturan yang berlaku perlu dievaluasi karena dinilai belum mampu menjawab perkembangan tindak pidana yang melibatkan anak.
Dukungan tersebut disampaikan Nasir dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI tentang Evaluasi Prolegnas dan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Nasir mengatakan, perubahan pola kejahatan yang melibatkan anak menjadi salah satu alasan perlunya pembaruan regulasi. Menurut politikus Fraksi PKS tersebut, persoalan ini perlu mendapat perhatian karena karakter tindak pidana yang dilakukan anak dinilai semakin kompleks.
"Memang belakangan ini kejahatan terhadap atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak ini sudah sangat luar biasa, bahkan melebihi seperti orang dewasa," ujar Politisi Fraksi PKS itu.
Aparat Penegak Hukum Keluhkan Aturan yang Berlaku
Legislator asal dapil Aceh II tersebut menjelaskan, urgensi pembaruan aturan ini juga didasari oleh banyaknya aspirasi dan keluhan dari para aparat penegak hukum yang ditemui saat DPR melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah.
Perangkat hukum yang berlaku saat ini dinilai belum mampu menjawab kompleksitas modus kejahatan yang dilakukan anak pada masa sekarang.
"Kunjungan kerja kami ke beberapa instansi penegak hukum, mereka mengeluhkan karena sistem peradilan pidana anak ini tidak menjawab kejahatan yang dilakukan anak-anak sekarang," tegasnya.
Terakhir, Nasir mengingatkan bahwa pada awal pembentukannya, UU SPPA memang dirancang dengan semangat menempatkan anak sebagai korban sehingga berorientasi agar anak tidak dihukum dan mendapatkan perlakuan peradilan khusus.
Namun, melihat fakta di lapangan hari ini, ia mendorong agar evaluasi dan perbaikan regulasi segera dilakukan dalam Prolegnas 2027 demi menjaga masa depan generasi anak

















