JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mendorong revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara untuk memperkuat kesiapsiagaan Indonesia menghadapi perubahan situasi global.
Namun, penguatan postur pertahanan nasional tetap diarahkan untuk melindungi wilayah dan kepentingan negara, bukan melakukan serangan terhadap negara lain.
Utut menyampaikan hal tersebut setelah menerima kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Utut, penyempurnaan regulasi diperlukan agar sistem pertahanan nasional mampu merespons dinamika dan tantangan keamanan yang terus berkembang. Ia juga menekankan bahwa arah kebijakan pertahanan Indonesia harus tetap berkarakter defensif.
"Jadi ini ide besar untuk membuat kita lebih sigap di masa begini. Selain lebih sigap, posturnya tidak untuk ofensif. Sekali lagi, posturnya tidak untuk ofensif. Kita sampaikan kita lebih untuk menjaga diri," ujar Utut saat doorstop usai menerima kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Pertemuan dengan Menhan Sjafie tersebut merupakan tindak lanjut komunikasi dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad terkait rencana penyempurnaan regulasi pertahanan negara.
Legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menjelaskan, pembahasan revisi UU Pertahanan Negara masih berada pada tahap awal. DPR RI dan Kementerian Pertahanan akan menindaklanjutinya melalui pembahasan bersama tim ahli masing-masing guna merumuskan konsep serta substansi perubahan yang diperlukan.
Pentingnya Penegasan Karakter Pertahanan Indonesia
Menurut Utut, penegasan karakter pertahanan Indonesia menjadi penting, terutama di tengah perhatian sejumlah pihak internasional terhadap arah kebijakan pertahanan nasional. Karena itu, konsep pertahanan yang disusun nantinya harus tetap berorientasi pada perlindungan wilayah dan kepentingan nasional.
Sementara itu, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 diperlukan untuk menyesuaikan regulasi pertahanan dengan perkembangan situasi dan kebutuhan strategis saat ini. Ia menilai sejumlah aspek dalam undang-undang tersebut perlu disempurnakan, termasuk pengaturan mengenai strategi pertahanan negara.
"Beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan di Undang-Undang Pertahanan yang seharusnya dikerjakan sekarang itu ada ketinggalan kalau kita pakai Undang-Undang Pertahanan yang menggunakan tahun 2002. Oleh karena itu, saya datang ke Pak Sufmi Dasco untuk menyatakan niat itu dan disambut dengan baik dengan rencana kami akan mengadakan satu rencana revisi," jelas Sjafrie.
Menhan menambahkan, salah satu substansi yang perlu diperjelas dalam revisi tersebut adalah strategi pertahanan Indonesia. Menurutnya, strategi pertahanan defensif aktif yang dijalankan saat ini perlu dituangkan secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga menjadi landasan hukum yang jelas dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
"Strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif aktif, yang tidak mempunyai suatu pemikiran, niat, dan tidak mempunyai satu kepentingan atau minat untuk melakukan serangan di negara lain. Tetapi ke dalam kita akan menjaga wilayah teritorial negara dan juga menjaga kepentingan nasional yang ada di wilayah perbatasan. Itu belum tertulis," ungkapnya.
Sjafrie juga menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan berencana membentuk kelompok kerja bersama Komisi I DPR RI untuk membahas penyempurnaan regulasi tersebut. Ia berharap formulasi awal revisi dapat disiapkan pada akhir 2026, sehingga proses revisi undang-undang dapat dilanjutkan pada 2027.
Selain membahas revisi UU Pertahanan, Sjafrie turut menyampaikan pentingnya pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan program pertahanan, termasuk pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan. Program tersebut direncanakan membentuk satu batalion di setiap kabupaten, dengan target 514 batalyon di seluruh Indonesia.
Menutup wawancara, Menhan menegaskan pembangunan batalyon tersebut bukan dimaksudkan untuk melakukan militerisasi daerah, melainkan sebagai bagian dari implementasi kepentingan nasional dan amanat konstitusi.

















