Info DPR

Iman Sukri DPR Minta Pemerintah Perjelas Kriteria Kanal Profesional

Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Iman Sukri meminta pemerintah memperjelas definisi dan kriteria kanal profesional dalam RUU Penyiaran
Anggota Komisi I DPR RI, Ahmad Iman Sukri (Foto: Ist)

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Iman Sukri meminta pemerintah memperjelas definisi dan kriteria kanal profesional dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran.

Kepastian aturan dinilai penting agar pengaturan siaran digital tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreator konten, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Iman menilai penjelasan pemerintah bahwa akun pribadi, vlog keluarga, hingga konten kreator UMKM tidak otomatis masuk kategori penyiaran yang wajib memiliki izin merupakan langkah positif.

Namun, lanjutnya, pengecualian tersebut perlu didukung kriteria yang jelas dan memiliki landasan hukum kuat agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

"Penegasan pemerintah bahwa akun pribadi tidak diatur itu penting. Yang perlu kita pastikan, prinsip dan kriterianya jelas sejak di undang-undang, dan rinciannya diatur dalam aturan turunan yang tidak membuka ruang tafsir yang berbeda-beda," kata Iman, Jumat (20/11/2026).

Kanal Profesional Harus Dibuat Konkret

Ia menilai, istilah kanal profesional tidak boleh hanya menjadi kategori umum tanpa indikator yang dapat dipahami masyarakat. Sebab, perkembangan ekosistem digital saat ini membuat batas antara kreator individu, pelaku UMKM, dan perusahaan media semakin dinamis.

Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa kanal profesional yang akan diatur adalah saluran digital yang beroperasi menyerupai televisi, dengan karakteristik memiliki struktur redaksi, jadwal tayang tetap, monetisasi besar, serta jumlah audiens mencapai jutaan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo juga menegaskan bahwa akun pribadi dan aktivitas digital sehari-hari tidak otomatis dikategorikan sebagai penyiaran yang membutuhkan izin.

Meski demikian, Iman meminta karakteristik tersebut diterjemahkan menjadi indikator konkret. Misalnya, batas jumlah audiens, besaran pendapatan atau monetisasi, struktur pengelolaan redaksi, hingga lembaga yang berwenang menentukan sebuah kanal masuk kategori profesional.

"Kalau yang dimaksud kanal profesional, ukurannya harus jelas: berapa audiensnya, bagaimana monetisasinya, dan siapa yang menilai. Kreator kecil dan pelaku UMKM jangan sampai harus menebak-nebak," ujarnya.

Diketahui, pemerintah telah menyelesaikan paraf Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada 9 November 2026. Dokumen tersebut menjadi posisi resmi pemerintah untuk dibahas bersama DPR.

Iman juga mengingatkan agar penyusunan aturan turunan nantinya melibatkan konsultasi dengan DPR. Langkah ini diperlukan agar kriteria yang ditetapkan memiliki kesepahaman dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.

Selain kepastian kriteria, ia mendorong pemerintah memperjelas pembagian kewenangan antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Menurutnya, jangan sampai kreator digital menghadapi dua pintu pengawasan sekaligus akibat pembagian kewenangan yang tidak tegas.

Iman menegaskan, perlindungan anak dan penerapan standar isi penyiaran tetap menjadi aspek penting. Namun, upaya pengawasan harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif digital.

"Regulasi harus melindungi masyarakat tanpa mematikan kreativitas. Jangan sampai aturan yang dibuat untuk menata penyiaran justru membebani kreator kecil yang sedang tumbuh," tegasnya.

Terkini

ASDP Beri Diskon Tarif 21,11% Selama Nataru
ASDP Beri Diskon Tarif 21,11% Selama Nataru
Jum'at, 20/Nov/2026 19:27 WIB
Menjaga Kesucian Niat Saat Ujian di Tanah Suci
Menjaga Kesucian Niat Saat Ujian di Tanah Suci
Jum'at, 20/Nov/2026 17:01 WIB