Info DPR

DPR Desak Polda NTT Usut Dugaan Pemerkosaan Seret Bupati Kupang

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Polda NTT usut dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi yang dilaporkan melibatkan Bupati Kupang
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. (Foto: Dok. Ist)

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) proaktif mengusut dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21) yang dilaporkan melibatkan Bupati Kupang Yosef Lede.

Ia menegaskan, proses hukum harus berjalan profesional dan transparan tanpa memberikan perlakuan khusus kepada pejabat publik.

Habiburokhman mengaku telah menghubungi langsung Kapolda NTT untuk meminta agar laporan dugaan tindak pidana tersebut segera ditindaklanjuti. Menurut dia, setiap laporan masyarakat harus diproses secara serius dan cepat, terlepas dari jabatan maupun kedudukan pihak yang dilaporkan.

“Saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan. Ada seorang bupati di Kupang yang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun. Namanya laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 16 November 2026.

Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga meminta aparat penegak hukum tidak ragu mengambil langkah hukum apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Ia menegaskan, penahanan terhadap pihak yang dilaporkan perlu dilakukan sesuai ketentuan hukum apabila persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

“Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan. Dan kalau terbukti dugaan pemerkosaan tersebut, maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

Selain mendorong proses penegakan hukum, Habiburokhman menyatakan bahwa partainya juga akan mengambil langkah tegas apabila dugaan tersebut terbukti. 

Ia menyebut, sanksi internal berupa pemecatan akan diberikan kepada pihak yang bersangkutan. Ia juga mendorong agar yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Kupang sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sikap tersebut, menurutnya, menegaskan bahwa jabatan publik tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Penanganan perkara harus mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), sekaligus memastikan hak korban memperoleh perlindungan dan keadilan.

Adapun kasus ini mencuat setelah seorang perempuan melaporkan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur. 

Peristiwa tersebut diduga bermula ketika korban berniat mengajukan lamaran pekerjaan kepada kepala daerah tersebut. Laporan itu kemudian menjadi perhatian publik dan mendorong desakan agar aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

Hingga proses hukum berjalan, dugaan tindak pidana tersebut tetap harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan. Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengusut perkara secara objektif, mengumpulkan alat bukti, memeriksa pihak-pihak terkait, serta memberikan perlindungan kepada korban dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.