Info DPR

Kenapa RUU Perampasan Aset Dikebut DPR?

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan RUU Perampasan Aset sudah lama dinantikan masyarakat.
Foto: Ketua DPR, Puan Maharani.

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya berhasil diselesaikan lebih cepat dari target yang ditetapkan.

Semula, DPR menargetkan pembahasan RUU tersebut rampung paling lambat 15 Desember 2026. Namun, DPR telah menyelesaikannya pada 19 November 2026 atau hampir sebulan sebelum tenggat waktu.

Puan menegaskan, percepatan penyelesaian RUU Perampasan Aset bukan karena adanya desakan maupun pembahasan yang dilakukan secara terburu-buru.

Menurutnya, regulasi tersebut sudah lama dinantikan masyarakat dan menjadi kebutuhan hukum yang tertunda selama 14 tahun.

“Belum sampai satu bulan DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini dengan insyaallah dengan sebaik-baiknya,” kata Puan usai memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dia menjelaskan, proses pembahasan RUU tersebut telah melalui serangkaian tahapan penyerapan aspirasi publik. DPR bahkan telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) serta menyerap masukan masyarakat dari 15 provinsi.

Menurut Puan, berbagai masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi agar ketentuan yang diatur tidak hanya memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana, tetapi juga mampu mengantisipasi kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan kewenangan.

Karena itu, Puan berharap RUU Perampasan Aset nantinya dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi instrumen hukum yang berguna dalam penegakan hukum di Indonesia.

Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang.

Persetujuan tersebut diambil setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU dalam rapat paripurna yang dipimpin Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta.

Terkini

Kenapa RUU Perampasan Aset Dikebut DPR?
Kenapa RUU Perampasan Aset Dikebut DPR?
Kamis, 19/Nov/2026 14:30 WIB