JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya bukan karena tekanan atau desakan pihak tertentu.
Dia menyebut keputusan tersebut merupakan hasil proses pembahasan yang telah berjalan dengan baik.
"Hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Puan dalam Rapat Paripurna ke-13, Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027, Kamis, 19 November 2026.
Partisipasi publik dalam penyusunan RUU Perampasan Aset
Ia menjelaskan, DPR telah membuka ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan UU Perampasan Aset. Salah satunya melalui 87 kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menghimpun masukan dari berbagai kalangan.
Selain itu, DPR juga menggelar 15 kunjungan kerja ke sejumlah provinsi serta mendatangi 46 daerah pemilihan guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
"Untuk mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat," tuturnya.
Penyusunan Regulasi
Proses penyusunan regulasi tersebut turut disertai berbagai kajian dan penelitian. Langkah itu dilakukan untuk memastikan materi UU Perampasan Aset tidak berbenturan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Jadi Insya Allah bahwa undang-undang ini nantinya akan bermanfaat dan bisa berguna bagi bangsa dan negara, dan khususnya bagi tujuan awal yang tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada lagi keterkaitan atau kemudian maksud-maksud lain dari hal yang diinginkan oleh kita semua atau masyarakat," ujar Puan.
Diberitakan sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
"Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?," kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

















