JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pihak sekolah, organisasi siswa, keluarga korban, hingga lembaga perlindungan anak terlibat dalam pembahasan Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem peradilan pidana anak.
Masukan dari berbagai pihak dinilai penting agar regulasi tersebut mampu menjawab persoalan perundungan anak secara lebih menyeluruh.
Dasco mengatakan pembentukan undang-undang harus melibatkan partisipasi publik. Karena itu, DPR membuka ruang bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan masukan terkait penguatan perlindungan anak.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar regulasi yang disusun dapat mengakomodasi persoalan perundungan anak secara komprehensif. Sehingga seluruh pihak yang terlibat dalam perlindungan anak memiliki pemahaman dan kerangka penanganan yang sejalan.
"Yang pertama-tama tentunya dalam setiap pembuatan undang-undang itu ada partisipasi publik, dan kita harapkan semua misalnya pihak sekolah, pihak OSIS, keluarga korban, kemudian lembaga-lembaga perlindungan anak itu kemudian memberi masukan yang komprehensif kepada Pak Badan Legislasi," kata Dasco, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 20 November 2026.
Doli Kurnia Akan Kawal Pembahasan UU Perlindungan Anak
Ia pun menyebut bahwa Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Doli Kurnia, sebagai pihak yang akan mengawal pembahasan UU Perlindungan Anak maupun sistem peradilan pidana anak.
Pihaknya juga berharap kedua regulasi tersebut dapat segera diselesaikan sehingga upaya penanganan dan pencegahan perundungan terhadap anak bisa dilakukan secara lebih optimal.
"Yang nanti akan mengawal undang-undang perlindungan anak maupun sistem pidana anak yang kita harapkan dapat segera selesai agar kemudian perundungan-perundungan ini dapat segera diatasi," kata Dasco.

















