Info DPR

DPR Soroti Beras Bulog Lama Mengendap, Minta Gudang Dimodernisasi

Komisi XI DPR RI meminta Perum Bulog memperbaiki perencanaan pengelolaan stok dan mempercepat distribusi beras
Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya saat mengikuti kunjungan lapangan ke Gudang Bulog Utama dalam rangka pengawasan pelaksanaan PSO Bulog di Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026). (Foto: Runi/sai/DPR)

JAKARTA - Komisi XI DPR RI meminta Perum Bulog memperbaiki perencanaan pengelolaan stok dan mempercepat distribusi beras. Salah satu perhatian utama adalah keberadaan beras yang tersimpan hingga delapan bulan, sehingga perputaran stok perlu dipercepat untuk menjaga kualitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menyampaikan hal tersebut setelah melakukan kunjungan lapangan ke Gudang Bulog Utama di Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026). Kunjungan itu dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan penugasan Public Service Obligation (PSO) Bulog.

Wahyu menilai Bulog telah berupaya menjaga kualitas beras yang disimpan agar tetap layak dikonsumsi. Namun, penanganan beras berusia lama, termasuk melalui pencampuran, tidak seharusnya menjadi solusi utama.

“Bulog sudah berusaha agar stok beras tetap terjaga kualitasnya. Tetapi, upaya penanganan beras yang sudah berusia cukup lama, termasuk melalui pencampuran, tentu bukan solusi utama. Karena itu, kami berharap perencanaan ke depan lebih baik dan kerja sama dengan pemerintah daerah ditingkatkan, sehingga penyerapan maupun distribusi bisa lebih cepat,” ujar Wahyu.

Ia menjelaskan, dari sisi stabilisasi harga, pelaksanaan PSO Bulog sejauh ini dinilai tidak menghadapi kendala berarti. Perhatian Komisi XI justru perlu diarahkan pada efektivitas distribusi dan konsistensi mutu beras agar tetap terjaga, sehingga masyarakat memperoleh beras yang layak konsumsi.

DPR Minta Gudang Bulog Dimodernisasi

Menurut Wahyu, terdapat dua aspek yang perlu diperkuat, yakni pengelolaan teknis melalui modernisasi fasilitas gudang serta perbaikan perencanaan distribusi, termasuk akurasi pendataan penerima. Ia juga menyambut rencana pemanfaatan teknologi digital berupa pemindaian KTP untuk mempermudah proses pendataan dan mempercepat penyaluran beras.

“Kami berharap gudang-gudang Bulog juga mulai dimodernisasi. Kemudian, dari sisi distribusi, perencanaannya harus lebih baik, terutama pendataan bersama pemerintah daerah. Penggunaan teknologi digital seperti pemindaian KTP tentu dapat membantu mempercepat dan mempermudah penyaluran,” jelasnya.

Beban Bunga Bulog Capai Rp3 Triliun

Selain aspek operasional, Wahyu turut menyoroti beban bunga yang harus ditanggung Bulog setiap tahun, yang diperkirakan mencapai sekitar Rp3 triliun. Untuk meringankan beban pembiayaan tersebut, ia mengusulkan agar skema pembayaran penugasan Bulog dapat mempertimbangkan pola seperti yang diterapkan pada sektor pupuk, yakni 80 persen dibayarkan di muka dan 20 persen setelahnya.

“Kami berharap ke depan Bulog bisa mendapatkan perlakuan pembayaran seperti pupuk, yaitu 80 persen dibayar di muka dan 20 persen di belakang. Dengan begitu, beban bunga yang selama ini ditanggung Bulog dapat dikurangi,” ungkapnya.

Melalui pengawasan ini, Komisi XI DPR RI berharap pengelolaan PSO Bulog semakin efisien, mulai dari penyerapan, penyimpanan, hingga distribusi. Dengan demikian, ketersediaan stok yang kuat dapat berjalan seiring dengan terjaganya kualitas beras dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Tags: Beras, Bulog, DPR

Terkini

Sikap Pacar yang Bisa Memicu Rasa Cemburu
Sikap Pacar yang Bisa Memicu Rasa Cemburu
Minggu, 22/Nov/2026 16:33 WIB
Muntah saat Puasa, Apakah Batal?
Muntah saat Puasa, Apakah Batal?
Minggu, 22/Nov/2026 16:30 WIB
Head to Head Bali United vs Persib Bandung
Head to Head Bali United vs Persib Bandung
Minggu, 22/Nov/2026 14:00 WIB