News

Myanmar Dinyatakan Bertanggung Jawab atas Genosida Rohingya

ICJ menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida  Rohingya terkait operasi militer 2017 dan memerintahkan langkah penyelidikan serta pemulihan.
Mahkamah Internasional menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas tindakan genosida terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya. (icj-cij.org)

Jakarta, Katakini.com – Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) mengeluarkan putusan bersejarah dengan menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas tindakan genosida Rohingya terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya dalam operasi militer pada 2017.

Putusan yang dibacakan di Den Haag, Belanda, pada Kamis (19/11/2026) tersebut menjadi perhatian dunia internasional karena untuk pertama kalinya ICJ menyatakan suatu negara bertanggung jawab melakukan genosida berdasarkan Konvensi Genosida 1948.

Kasus tersebut bermula dari gugatan yang diajukan Gambia pada November 2019. Negara Afrika Barat itu menuduh Myanmar melanggar kewajiban internasional karena tindakan militernya terhadap masyarakat Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

Keputusan Standar Genosida

Dalam putusannya, majelis hakim menyimpulkan bahwa operasi militer Myanmar pada 2017 melibatkan tindakan yang memenuhi unsur genosida. Tindakan tersebut mencakup pembunuhan, kekerasan fisik dan mental yang serius, serta kebijakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok Rohingya.

Mahkamah juga menemukan bahwa Myanmar gagal memenuhi kewajibannya untuk mencegah dan menghukum tindakan genosida. Selain itu, negara tersebut dinilai tidak menjalankan kewajiban untuk melindungi serta mempertahankan bukti terkait dugaan kejahatan tersebut.

ICJ memerintahkan Myanmar mengambil sejumlah langkah, termasuk menyelidiki pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, melakukan penegakan hukum, memberikan jaminan agar pelanggaran serupa tidak terulang, serta menyediakan kompensasi bagi para korban.

Keputusan Pemulihan Rohingya

Mahkamah juga menegaskan pentingnya pemulihan hak masyarakat Rohingya, termasuk memungkinkan para pengungsi kembali ke tempat tinggal mereka secara aman, sukarela, dan bermartabat.

Putusan tersebut menjadi perkembangan penting bagi lebih dari satu juta pengungsi Rohingya yang masih berada di Bangladesh. Sebagian besar dari mereka meninggalkan Myanmar setelah operasi militer 2017 yang disertai pembunuhan, kekerasan seksual, dan pembakaran permukiman.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyambut putusan tersebut. Dia menilai keputusan ICJ menjadi pengakuan penting terhadap penderitaan masyarakat Rohingya sekaligus penegasan bahwa pelaku kejahatan berat tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.

Meski demikian, pelaksanaan putusan masih menjadi tantangan. ICJ tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri untuk memaksakan keputusan kepada negara yang bersangkutan.

Putusan ini diharapkan menjadi momentum bagi komunitas internasional untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Myanmar dan memastikan perlindungan terhadap masyarakat Rohingya.

Sumber: Reuters, ICJ, PBB, dan Associated Press.

Terkini

ASDP Beri Diskon Tarif 21,11% Selama Nataru
ASDP Beri Diskon Tarif 21,11% Selama Nataru
Jum'at, 20/Nov/2026 19:27 WIB
Menjaga Kesucian Niat Saat Ujian di Tanah Suci
Menjaga Kesucian Niat Saat Ujian di Tanah Suci
Jum'at, 20/Nov/2026 17:01 WIB